JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menegaskan bahwa beasiswa dari negara adalah utang budi yang harus diingat seumur hidup oleh setiap penerimanya.
Pernyataan itu disampaikan Stella Christie menanggapi kontroversi yang melibatkan penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas (DS), yang menjadi sorotan warganet setelah memamerkan paspor anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris.
“Saya pernah dikecam netizen ketika mengimbau penerima beasiswa S1 luar negeri Kemendikti Saintek bahwa beasiswa adalah utang. Namun kenyataannya memang demikian: setiap beasiswa dari negara adalah utang budi,” ujar Stella kepada wartawan, Minggu (22/2/2026).
Menurut Stella Christie, gejolak yang muncul akhir-akhir ini sebenarnya mencerminkan kegagalan pembentukan karakter moral sejak dini. Ia menilai masalah ini timbul karena sebagian penerima beasiswa memandang bantuan itu hanya sebagai fasilitas semata, bukan amanah dari negara.
“Meski demikian, jawaban atas persoalan ini bukanlah dengan memperketat sistem beasiswa melalui lapisan demi lapisan pembatasan. Pembatasan yang berlebihan justru berpotensi menumbuhkan sikap sinis: penerima beasiswa menjadi kurang bersyukur kepada negara dan sibuk mencari celah untuk menghindari kewajiban,” kata Stella.
“Yang lebih dibutuhkan adalah kepercayaan—memberi ruang bagi para penerima beasiswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memberi manfaat bagi bangsa,” imbuh dia.
Stella Christie juga menekankan bahwa rasa terima kasih kepada Indonesia tidak harus selalu diwujudkan dengan segera kembali ke Tanah Air. Dalam sejumlah kasus, bertahan lebih lama di luar negeri hingga meraih posisi strategis justru bisa memberikan dampak lebih besar bagi bangsa.
Ia mencontohkan diaspora India yang menduduki posisi puncak di Silicon Valley, Amerika Serikat, sehingga mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja bagi negaranya.
“Selama bertahun-tahun berada di institusi terkemuka di Amerika Serikat dan Tiongkok, saya berupaya tetap berkontribusi bagi Indonesia: membimbing mahasiswa Indonesia di universitas AS dan Tiongkok, berbicara di komunitas di Indonesia, serta menjembatani kerja sama antara institusi Indonesia dan lembaga pendidikan tinggi dunia,” kata Stella.
Stella Christie menambahkan bahwa ia selalu tegas menyatakan identitas sebagai orang Indonesia dan bangga akan hal itu, yang pada akhirnya memperkuat citra ilmuwan Indonesia di mata dunia.
Menurutnya, hampir seluruh ilmuwan diaspora Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk memberikan kontribusi balik kepada Tanah Air dan membuka peluang bagi yang lain.
“Contoh-contoh baik ini perlu disorot. Prof Vivi Kashim di Tiongkok, Prof Sastia Putri di Jepang, Prof Haryadi di Amerika Serikat dan masih banyak lagi. Semoga kita terbuka bahwasanya memberi kembali kepada negara memiliki banyak bentuk,” kata Stella.
Untuk menumbuhkan patriotisme di kalangan penerima beasiswa, Stella Christie menyarankan agar fokus diberikan pada manfaat langsung bagi individu di Indonesia, bukan hanya institusi semata. Pendekatan itu diyakini dapat membuat pemikiran lebih tajam dan tulus.
“Bagi para orangtua, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, gunakanlah bahasa Indonesia di rumah dan tanamkan kebanggaan berbahasa Indonesia kepada anak. Kemampuan berbahasa Indonesia tidak pernah menjadi beban, bahkan bisa menjadi senjata ampuh!” kata Stella.
“Di keluarga saya, bukan hanya anak saya yang diwajibkan berbahasa Indonesia, tetapi suami saya yang berasal dari Polandia pun diharuskan bisa Bahasa Indonesia,” ujar dia.
Kontroversi ini bermula dari video yang diunggah Dwi Sasetyaningtyas di media sosial, di mana ia menunjukkan kegembiraan atas paspor Inggris anaknya. Ia menyatakan cukup dirinya saja yang tetap WNI, sementara anak-anaknya diupayakan memiliki paspor negara lain yang lebih kuat.
Pernyataan itu memicu perdebatan sengit di kalangan warganet, terutama karena DS dan suaminya, AP, merupakan penerima beasiswa LPDP untuk studi S2 dan S3.
LPDP menyatakan bahwa AP belum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian di Indonesia, sementara sikap DS dinilai tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang dijunjung lembaga tersebut.
