JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyarankan agar wacana pelaksanaan Pilkada tidak langsung melalui DPRD tidak hanya dinilai dari aspek penghematan biaya politik yang mahal, melainkan dari perspektif perbaikan sistem demokrasi secara keseluruhan.
Menurutnya, gagasan tersebut berpotensi lebih mudah diterima masyarakat jika diframing sebagai langkah sementara untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pendidikan politik di Indonesia.
“Wacana tersebut akan lebih diterima jika penekanannya atas dasar perbaikan sistem demokrasi, dan tidak dalam waktu lama semisal hanya dua kali saja baru dilanjut lagi Pilkada digelar secara langsung,” kata Hensa, sapaan akrabnya, Rabu (14/1/2026).
Ia menekankan pentingnya pembuktian nyata dari para pemangku kebijakan dan partai politik, seperti pemberantasan praktik money politics serta penguatan institusi demokrasi, sebelum mekanisme tidak langsung dipertimbangkan.
Siapa yang diuntungkan?
Di sisi lain, menurut Hensa, Pilkada tidak langsung otomatis tidak menguntungkan bagi partai penguasa saat ini.
Ini menurutnya bisa terjadi karena mekanisme pemilihan bergantung pada kekuatan kursi DPRD, bukan popularitas figur individu.
“Pilkada tidak langsung ini belum tentu menguntungkan partai penguasa saat ini, justru yang sangat diuntungkan oleh wacana ini adalah partai dengan kriteria pemenang Pileg serta mempunyai basis akar rumput yang kuat,” kata Hensa kepada wartawan.
Menurutnya, partai politik yang sudah berdiri sejak lama lah yang diuntungkan dengan wacana Pilkada tak langsung tersebut.
Sebab, Hensa menilai, partai-partai politik yang sudah berdiri lama otomatis memiliki basis massa yang kuat, sehingga akan lebih mudah untuk meraih kursi di DPRD yang nantinya akan memilih kepala daerah di tempatnya.
“Partai-partai yang sudah berdiri lama ini otomatis sudah memiliki basis massa yang kuat di daerahnya, sehingga menguntungkan jika Pilkada digelar tidak langsung,” kata Hensa.
