JAKARTA – Pernyataan analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa yang menyebut dirinya tidak ingin memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ramai diperbincangkan warganet.
Ucapan itu dilontarkan Hensa dalam tayangan YouTube-nya di Hendri Satrio Official berjudul _”HENSA FM – MARGI: BAYANGIN GIMANA JADINYA ADA GROUP KABINET TANPA GIBRAN?”_ yang kemudian viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Hensa menyatakan tidak tertarik memiliki SPPG karena menilainya sebagai “kenikmatan dunia.” Ia pun mempersilakan pihak lain yang berminat untuk mengambil kesempatan itu. Sebelumnya Margi Syarif lawan diskusi Hensa sudah mengingatkan bahwa punya dapur MBG untungnya besar.
“Biarin (yang punya SPPG) itu yang buat lain aja, itu kan kenikmatan dunia,” ujar Hensa dalam tayangan YouTube-nya tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Hensa menjelaskan bahwa maksud dari pernyataan itu hanya pernyataan ringan dan cenderung humoristis.
Namun, ia tak heran jika ucapannya menjadi viral lantaran tayang bersamaan dengan munculnya sejumlah kasus pemilik SPPG yang berulah, mulai dari dihentikan operasionalnya hingga terekam kamera sedang flexing atau pamer gaya hidup mewah di media sosial.
“Itu kan biasa saja, bahkan cenderung humor dan kebetulan bersamaan dengan viralnya beberapa case pemilik SPPG yang berbuat ulah hingga dihentikan SPPG-nya. Selain itu, saya kan akademisi, bukan pebisnis masakan,” kata Hensa meluruskan pernyataannya tersebut.
Di sisi lain, Hensa mengingatkan para pemilik SPPG agar kembali pada ruh awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, yaitu memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi yang layak.
“Sudah sewajarnya dan sewajibnya para pemilik SPPG itu berkonsentrasi untuk memenuhi standar gizi seperti tujuan awalnya Program MBG yang dicetuskan Pak Prabowo,” kata Hensa.
Ia menegaskan, hal-hal di luar fokus utama itu justru berpotensi menjadi bumerang.
Alih-alih membangun citra positif, perilaku pamer atau konten flexing di media sosial malah bisa menumbuhkan antipati masyarakat terhadap program ini.
“Konsentrasi saja memenuhi gizi atau standar gizi yang memang sudah diwajibkan dalam MBG. Gak perlu flexing, gak perlu joget-joget,” ujarnya.
Hensa secara khusus menyoroti kebiasaan memamerkan insentif Rp 6 juta per hari yang diterima pengelola SPPG.
Ia mengingatkan bahwa angka itu bukan keuntungan bisnis, melainkan bentuk dukungan nyata pemerintah agar roda program MBG bisa terus berputar.
“Insentif itu adalah niat baik pemerintah. Justru itulah yang harusnya dijaga, bukan dipamerkan,” tegasnya.
Pernyataan lengkap Hensa dapat disimak dalam tayangan YouTube-nya di tautan berikut: https://youtu.be/AM76Jp36oOs?si=N6J5yhebddV6dmVc
