Utang PayLater di Indonesia Tembus Rp 26 Triliun dalam Setengah Tahun, Tanda-tanda Krisis Konsumen?

Jakarta – Dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun ini, utang yang ditimbulkan dari layanan PayLater di Indonesia telah mencapai angka mengejutkan, yakni Rp 26 triliun. Data ini mengindikasikan lonjakan signifikan dalam penggunaan layanan pembayaran tunda, yang semakin populer di kalangan masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z. Namun, tingginya angka utang ini juga memicu kekhawatiran akan potensi krisis finansial di tingkat konsumen.

Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan utang PayLater terus meningkat tajam sejak awal 2024, didorong oleh kemudahan akses dan tingginya permintaan konsumen akan belanja online. Layanan PayLater, yang ditawarkan oleh berbagai platform e-commerce dan aplikasi keuangan digital, memungkinkan konsumen membeli produk atau jasa sekarang dan membayarnya kemudian dengan cicilan, biasanya tanpa bunga untuk periode tertentu.

Kenaikan Drastis Pengguna PayLater

Tren belanja dengan PayLater menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. OJK mencatat bahwa pengguna PayLater di Indonesia telah melonjak drastis, dari sekitar 20 juta pengguna aktif pada 2023 menjadi hampir 30 juta pada pertengahan 2024. Lonjakan ini menunjukkan bahwa semakin banyak konsumen yang memilih skema pembayaran ini sebagai alternatif pinjaman tradisional, seperti kartu kredit atau kredit bank.

Namun, di balik popularitasnya, tingginya angka utang yang mencapai Rp 26 triliun dalam enam bulan saja menjadi tanda bahaya. Banyak pengguna yang terlilit hutang, gagal melakukan pembayaran tepat waktu, dan akhirnya terjebak dalam masalah finansial yang lebih dalam.

Potensi Krisis Konsumen

Beberapa pakar ekonomi menilai bahwa pertumbuhan utang PayLater yang tidak terkendali bisa memicu krisis utang konsumen di masa depan. Ahmad Riyanto, seorang ekonom dari Universitas Indonesia, mengatakan, “Pertumbuhan utang PayLater yang begitu cepat mengindikasikan adanya pola konsumsi yang kurang sehat di kalangan masyarakat. Ketergantungan pada kredit jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan konsumtif bisa berdampak negatif, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik.”

Meskipun PayLater menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen, banyak yang gagal memahami risiko yang menyertainya. Beberapa pengguna melaporkan kesulitan dalam melunasi cicilan akibat pengeluaran yang tidak terkontrol, sementara yang lain menghadapi bunga tinggi jika pembayaran terlambat.

Upaya Regulasi dan Edukasi

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah menyadari potensi risiko dari melonjaknya utang PayLater dan kini sedang mengkaji kebijakan yang lebih ketat untuk mengatur layanan ini. Salah satu usulan yang muncul adalah pembatasan plafon kredit dan peningkatan transparansi terkait suku bunga serta denda keterlambatan.

Di sisi lain, pemerintah bersama lembaga keuangan juga berupaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama mengenai bahaya penggunaan kredit yang tidak terkendali. Kementerian Komunikasi dan Informatika, misalnya, bekerja sama dengan platform keuangan digital untuk menyebarkan kampanye edukasi tentang pengelolaan utang yang sehat.

Respons Pelaku Industri

Pelaku industri PayLater, seperti platform e-commerce dan perusahaan teknologi finansial (fintech), menanggapi lonjakan utang ini dengan beragam strategi. Beberapa perusahaan berusaha memperketat evaluasi kredit pengguna, sementara yang lain menawarkan fitur pengingat pembayaran atau bahkan program restrukturisasi utang bagi pengguna yang kesulitan melunasi cicilan.

Tokopedia, salah satu platform e-commerce yang menawarkan layanan PayLater, menyatakan bahwa mereka akan terus berkomitmen untuk mendukung pelanggan dalam menggunakan PayLater secara bertanggung jawab. “Kami selalu berusaha memberikan edukasi kepada konsumen terkait penggunaan PayLater agar mereka dapat memanfaatkannya secara bijak dan menghindari keterlambatan pembayaran,” ujar perwakilan Tokopedia.

Meski layanan PayLater telah membuka akses finansial bagi banyak orang dan mendorong pertumbuhan konsumsi, peningkatan utang hingga Rp 26 triliun dalam setengah tahun ini menjadi sinyal perlunya kebijakan yang lebih kuat dan edukasi keuangan yang lebih luas. Dengan regulasi yang tepat dan peningkatan kesadaran konsumen, risiko krisis finansial akibat PayLater bisa diminimalisir.