JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya harus tetap utuh dan menolak segala upaya pemberhentian dirinya sebelum waktunya.
Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya – sapaan akrabnya – sebagai respons atas desakan agar ia mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU.
“NU bukan merasa penting, tapi kita berharap ada kepada semua pihak untuk ya menghargai keinginan-keinginan kami untuk tetap utuh satu organisasi, satu kebersamaan,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers yang disiarkan Kompas TV, Rabu (26/11/2025).
“Integritas kebersamaan penuh. Mohon ini dihormati kepada siapapun kepada kepentingan apapun,” tegasnya.
Gus Yahya menegaskan, seluruh jajaran pengurus NU di berbagai tingkatan menolak pemberhentian dirinya sebagai mandataris Muktamar ke-34 yang digelar di Lampung pada Desember 2021.
“Menolak adanya pemberhentian siapapun, apalagi mandataris sampai dengan muktamar yang akan datang. Itu sudah disampaikan jajaran pengurus di berbagai tingkatan,” katanya.
Sementara itu, Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq, mendorong agar terjadi islah atau perdamaian di internal PBNU terkait polemik kepemimpinan.
“Kita teman-teman wilayah ini mengimbau, menganjurkan, untuk terjadi islah, apapun alasannya,” ujar Muhyidin.
Menurutnya, baik Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme muktamar, baik muktamar biasa maupun luar biasa.
“Rais Aam maupun Ketua Umum tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, kecuali lewat muktamar. Apakah muktamarnya biasa atau luar biasa,” jelasnya.
PWNU se-Indonesia, lanjut Muhyidin, sepakat mengimbau islah setidaknya hingga Muktamar ke-35 NU yang rencananya digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 2026.
Jika islah tidak tercapai, ia mengkhawatirkan PBNU akan kesulitan menggelar muktamar dalam waktu dekat.
“Kesepakatan teman-teman wilayah se-Indonesia ini mengimbau supaya islah, sampai dengan pada Muktamar-lah,” tandasnya.
