Suriah Gelar Konferensi Dialog Nasional, PKK/YPG Tak Diundang

DAMASKUS – Pemerintah Suriah secara resmi mengumumkan akan menggelar Konferensi Dialog Nasional Suriah.

Konferensi ini merupakan langkah penting yang bertujuan untuk membuka jalan rekonsiliasi dan pembangunan kembali Suriah setelah 13 tahu perang saudara.

Konferensi ini direncanakan melibatkan berbagai elemen masyarakat Suriah, termasuk tokoh politik, pemuka agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil.

Melansir Antara, Juru Bicara Komite Persiapan konferensi Hassan al-Dughaim mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengundang kelompok bersenjata Kurdi.

Al-Dughaim menegaskan bahwa kelompok teroris PKK/YPG tidak mewakili rakyat Suriah.

“Konferensi ini adalah wadah patriotik yang menolak perpecahan sektarian dan etnis. Ini adalah forum dialog nasional, bukan ajang unjuk kekuatan militer,” terang Al-Dughaim.

Baca juga: Presiden Transisi Suriah Ahmad Al-Sharaa Kunjungi Arab Saudi

Al-Dughaim mengatakan alasan tidak diundangnya PKK/YPG ke dalam konferensi ini adalah mereka enggan melucuti senjata usai berakhirnya revolusi.

“Kelompok bersenjata dan formasi militer tidak akan berpartisipasi dalam konferensi karena itu bertentangan dengan esensi dialog,” katanya.

Ia menegaskan bahwa konferensi ini terbuka untuk semua warga Suriah, dengan hak untuk hadir dari berbagai wilayah.

Dia mengatakan bahwa hasil keputusan konferensi akan bersifat rekomendasi dan akan disampaikan kepada presiden untuk pertimbangan lebih lanjut.

Konferensi ini juga diharapkan menjadi platform untuk membahas isu-isu mendesak bagi pemerintahan baru Suriah.

Isu-isu tersebut diantaranya adalah penyusunan konstitusi baru, persiapan pemilu yang bebas dan adil, serta langkah-langkah menuju rekonstruksi negara.

Pembentukan Anggota Komite Konferensi

Sebelumnya, pada Rabu (12/2), anggota Komite Persiapan Konferensi Dialog Nasional Suriah mengadakan konferensi pers di Damaskus untuk membahas rencana rekonsiliasi.

Komite ini dibentuk Presiden Ahmad Al-Sharaa guna merancang masa depan dan kontrak sosial berdasarkan keadilan, reformasi, serta keterwakilan rakyat.

Anggota Komite Persiapan, Houda Atassi, menyatakan konferensi ini membahas isu sosial, politik, dan ekonomi demi menciptakan rekonsiliasi nasional.

Tujuan utama konferensi adalah mewujudkan masa depan yang adil dan inklusif dengan memastikan keterwakilan semua pihak dalam proses reformasi.

Atassi menekankan pentingnya partisipasi aktif berbagai sektor dari semua provinsi untuk menciptakan dialog yang mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

Konferensi ini bertujuan menghadirkan diskusi tanpa batas sosial atau politik, memastikan keberagaman tetap terwakili dalam proses rekonsiliasi nasional.