Sri Mulyani Alokasikan Anggaran Rp 274 Triliun Demi Guru Sejahtera di 2026
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Foto: Istimewa) JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp 757,8 triliun. Angka ini meningkat 9,8 persen dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Anggaran pendidikan sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita 20 persen persen dijaga terhadap keseluruhan belanja,” ungkap Sri Mulyani, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025).
Menurut Sri Mulyani, alokasi untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 274,7 triliun. Dana tersebut mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS sebesar Rp 19,2 triliun untuk 754.747 guru, Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS Rp 3,2 triliun untuk 80.325 dosen, TPG bagi ASN Daerah Rp 69 triliun untuk 1,6 juta guru, serta gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp 120,3 triliun.
“Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN, yaitu sebanyak 754.747 guru yang sebetulnya statusnya non-PNS tapi tetap TPG dibayar oleh APBN. Demikian juga dengan dosen yang non-PNS,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk sarana-prasarana dan operasional pendidikan sebesar Rp 150,1 triliun. Dana ini mencakup Program Sekolah Rakyat Rp 24,9 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, Bantuan Operasional PAUD Rp 5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi madrasah dan sekolah Rp 22,5 triliun, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Rp 9,4 triliun, serta pembangunan Sekolah Unggulan Garuda Rp 3 triliun.
Program lain yang mendapat alokasi besar adalah Program Sekolah Rakyat dengan anggaran Rp 24,9 triliun dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 223 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.
Anggaran pendidikan yang besar ini, menurut Sri Mulyani, mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai program strategis.
