JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan.
Program tersebut dirancang untuk memberikan pelatihan intensif selama maksimal empat bulan bagi masyarakat yang berminat bekerja di sektor-sektor dasar seperti keamanan, pertanian, dan jasa kebersihan.
“Pak Presiden sudah setuju, kepala keluarga miskin ekstrem akan ditraining maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service. Setelah pelatihan, mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja,” ujarnya, Rabu (5/11).
Menurutnya, langkah ini menjadi terobosan konkret dalam mengatasi kemiskinan ekstrem secara produktif, di tengah data nasional yang menunjukkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,12 persen atau sekitar 3 juta jiwa.
Selain melalui pelatihan kerja, pemerintah juga menyiapkan kebijakan strategis dalam pengelolaan tanah-tanah yang telah dikembalikan ke negara untuk dimanfaatkan oleh keluarga miskin ekstrem, terutama di sektor pertanian.
“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara yang jumlahnya jutaan hektare itu akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” jelasnya.
Cak Imin menegaskan bahwa tanah tersebut akan diberikan secara cuma-cuma agar dapat digarap langsung oleh para petani miskin ekstrem.
Kebijakan ini diharapkan mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain itu, pemerintah juga tengah memperkuat sektor-sektor padat karya sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan besar.
“Ya, sektor-sektor besar yang padat karya itu akan diperbanyak lagi sebagai solusi pengangguran. Di sisi lain, pemerintah akan terus menjaga agar PHK tidak terjadi melalui koordinasi lintas kementerian dan dunia usaha,” tegasnya.
Langkah-langkah ini menandai arah kebijakan pemerintahan Prabowo dalam menekan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan produktif dan berkelanjutan, menggabungkan pelatihan vokasi, redistribusi sumber daya, serta penguatan lapangan kerja sektor riil.
