JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti pernyataan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang meminta agar ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret diatur keberadaannya terutama di wilayah desa.
Hensa, sapaan akrabnya, melihat bahwa maksud dibalik pernyataan tersebut bisa jadi baik. Namun, cara sang menteri menyampaikannya dinilai kurang tepat.
“Maksudnya baik, tapi pesan komunikasinya perlu diperbaiki, kurang tepat, sehingga publik menangkapnya juga tidak tepat, tapi saya percaya maksudnya mungkin baik,” kata Hensa kepada wartawan.
Ia pun menilai wajar jika Menteri Koperasi Ferry Juliantono ingin kehadiran ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret diatur kehadirannya terutama di pedesaan.
Menurut Hensa sebagai seorang menteri yang kini memiliki program unggulan Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih, Ferry dinilai hanya ingin program koperasi itu berjalan mulus.
“Buat saya pernyataan tersebut jadi sebuah kewajaran, sebagai menteri kan ia ingin program ini berjalan mulus tanpa ada halangan,” kata Hensa.
Hensa pun berpendapat, maksud dari pernyataan Ferry itu bisa jadi ingin pertumbuhan ritel modern teratur dan tidak memasuki desa yang kini sedang menggarap Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya, Ferry ingin pertumbuhan Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih juga sepadan dengan manfaat yang nantinya akan dirasakan masyarakat.
“Saya mempersepsikan dia ingin kooperasi merah putihnya itu lebih bermanfaat untuk rakyat, dan yang dimaksud menteri pada akhirnya kan bukan menutup ritel modern, tapi pertumbuhannya dijaga supaya tidak menggerus manfaat dari koperasi desa kelurahan merah putih itu,” kata Hensa, yang sering disebut analis komunikasi politik ternama.
Di sisi lain, Hensa melihat Ferry ingin Koperasi Desa Merah Putih menjadi wadah bagi para masyarakat untuk mendistribusikan hasil UMKM.
Maka dari itu, ia berpendapat wajar jika Ferry ingin agar pertumbuhan ritel modern dijaga dan tetap membuat Koperasi Desa Merah Putih tumbuh di pedesaan.
“Saya juga melihat bahwa pemerintah ingin ada distribusi hasil-hasil UMKM yang diyakini bisa mulus melalui Koperasi Desa Merah Putih, ini juga diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, jadi wajar jika ia ingin ritel seperti ‘berbagi peran’ dengan Kopdes Merah Putih,” kata Hensa.
Namun, Hensa pun juga berpendapat bahwa terdapat polemik di program Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih, yang salah satunya merupakan soal tenaga kerja.
Meski begitu, Hensa melihat bahwa program koperasi itu juga disebut akan membuat lapangan kerja sehingga masyarakat juga tetap harus memperhatikan progres dari program unggulan ini.
“Memang ada polemiknya, salah satunya kan nanti tenaga kerjanya gimana? Nah, itu kalau menurut saya banyak hal untuk menjawab itu, salah satunya, koperasi merah putih kan juga menyediakan lapangan pekerjaan,”
“Jadi, pernyataan Menkop tersebut sebaiknya juga dilihat dari sisi dia yang ingin agar masyarakat merasakan manfaat dari koperasi merah putih itu,” pungkas Hensa.(*)
