Sekolah Rakyat Akan Telan Rp 2,3 Triliun, Anggaran Belum Disetujui DPR
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau Sekolah Rakyat di Bekasi bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Dok: Kemensos) JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memproyeksikan pembangunan Sekolah Rakyat di 100 lokasi membutuhkan dana sekitar Rp 2,3 triliun untuk periode 2025-2026. Sekolah ini akan memiliki 340 rombongan belajar dengan total 8.850 siswa, masing-masing rombongan berisi 25 siswa.
“Anggaran kebutuhan operasional sekolah rakyat jika mengasumsikan ini di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2026, totalnya adalah Rp 2,3 triliun,” kata Gus Ipul dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Ia menambahkan, jumlah siswa bisa melebihi 10.000. Dari total anggaran, Rp 487,14 miliar dialokasikan untuk sarana dan prasarana seperti laboratorium, komputer, kesenian, perpustakaan, asrama, dapur, dan kelas.
Sementara itu, Rp 3,66 miliar untuk penyusunan kurikulum dan Rp 1,11 triliun untuk kebutuhan guru serta tenaga pendidik. Gus Ipul menargetkan sarana dan prasarana selesai pada akhir Juni atau awal Juli 2025.
“Kesiapan sarpras, diharapkan nanti akhir Juni atau awal Juli sudah tuntas. Kemudian kurikulum juga sekarang sedang berproses terus. Kesiapan guru juga sudah kita lakukan rapat berulang-ulang dengan Dikdasmen, dengan PANRB, dengan BKN, dan juga unsur-unsur yang lain,” ujarnya.
Namun, anggota Komisi VIII DPR I Ketut Kariyasa Adnyana menyoroti bahwa anggaran tersebut belum disetujui DPR.
“Kami sangat setuju dengan program Sekolah Rakyat ini, tapi sampai saat ini belum ada persetujuan anggaran dari DPR,” ujar Kariyasa dalam forum yang sama.
Ia menegaskan, menjalankan program tanpa persetujuan DPR melanggar aturan penganggaran.
Kariyasa juga mengkritik cakupan program yang dinilai kecil dibandingkan 28 juta penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data BPS. Ia menekankan perlunya perencanaan matang dan koordinasi dengan swasta serta daerah untuk keberhasilan program.
“Kita tidak bisa hanya terus menerus mengatasi kemiskinan dengan bansos. Pendidikan kami yakin harus ada koordinasi swasta dan daerah agar program terlaksana dengan baik,” ujar Kariyasa.
