Satu Tahun Prabowo–Gibran, Irma Suryani Puji Program MBG

JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan satu tahun.

Menurutnya, berbagai program unggulan pemerintah, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menunjukkan hasil yang cukup positif meski masih memerlukan evaluasi di beberapa aspek.

“Program populis MBG, meski ada sedikit masalah tetapi relatif dapat segera diatasi dengan evaluasi menyeluruh dan kerja sama dengan Kemenkes dan BPOM,” kata Irma, Senin (20/10).

Irma menilai, selain berdampak pada peningkatan gizi anak-anak, program MBG juga membawa efek ekonomi yang signifikan di tingkat daerah.

“Program ini tetap mampu menambah lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya.

Politikus NasDem itu juga menyinggung tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang terus menunjukkan tren positif.

Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat menilai arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

“Alhamdulillah tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran di atas 80% itu menunjukkan bahwa rakyat percaya pada pemerintah,” lanjutnya.

Selain MBG, Irma juga menyoroti Program Magang Nasional yang digagas pemerintah. Ia meyakini program tersebut mampu menciptakan tenaga kerja yang kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Program Magang Nasional juga diyakini akan membuka peluang pasar tenaga kerja nasional dan internasional karena akan menyiapkan tenaga kerja siap pakai dengan skill yang dibutuhkan pasar,” jelasnya.

Di bidang kesehatan, Irma menilai program cek kesehatan gratis dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang digagas Kementerian Kesehatan memiliki potensi besar dalam menekan pembiayaan kuratif di sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Program cek kesehatan gratis dan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang digagas oleh Kemenkes berpotensi menurunkan anggaran kuratif pada BPJS kesehatan,” katanya.

Namun demikian, Irma juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan sektor ekonomi produktif lainnya, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah serta pekerja informal.

“Yang masih perlu didorong adalah pemberian stimulus pada UMKM agar mampu bersaing dengan produk impor dari China,” ujarnya.

Menurutnya, perhatian pemerintah juga perlu diarahkan pada perlindungan hukum bagi pekerja di sektor transportasi daring yang jumlahnya terus bertambah.

“Dan payung hukum bagi pekerja ojek online karena sektor ini cukup besar menurunkan angka pengangguran,” tegasnya.

Irma berharap pemerintah terus memperkuat kolaborasi antar-kementerian dan mempercepat pelaksanaan program prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Baca juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran, Hendri Satrio: Komunikasi Publik Perlahan Mulai Diperbaiki