JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengungkap sejumlah fakta mencengangkan terkait pendirian Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah.
Dalam wawancara di kanal YouTube Hendri Satrio Official yang tayang baru-baru ini, Said Didu menyebut kawasan industri nikel terbesar di dunia itu sejak awal sudah melibatkan “bintang-bintang” dari berbagai institusi.
Menurut Said Didu, ide hilirisasi mineral termasuk nikel sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Minerba tahun 2009 dan mulai dijalankan melalui kerja sama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 2013.
“Yang sering dibelokkan seolah-olah hilirisasi ini murni ide Pak Jokowi, padahal itu amanat UU sejak zaman SBY,” ujarnya.
Said Didu mengisahkan pengalamannya pada 2015 ketika menjabat Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman Said dan ditunjuk sebagai ketua tim telaah smelter nasional. Saat itu, ia diminta langsung meninjau proyek IMIP di Morowali.
“Saya dijemput helikopter dari Kendari, satu jam perjalanan. Begitu sampai, saya kaget karena kawasannya sudah sangat maju padahal izin smelter seharusnya melalui ESDM yang saya pegang,” cerita Said Didu.
Ia menemukan fakta bahwa IMIP mengantongi izin dari Kementerian Perindustrian, bukan ESDM, sehingga berhasil “melewati” pengawasan dirinya dan Sudirman Said.
“Mereka sudah tahu mana pejabat yang lurus, mana yang tidak. Direksi-direksinya pun banyak mantan pejabat tinggi Kementerian Perindustrian,” ungkapnya.
Yang lebih mengejutkan, saat ditanya soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai sumber bahan baku, pihak IMIP mengaku belum memilikinya.
“Mereka bilang, ‘Nanti pemerintah pasti melarang ekspor ore, semua akan masuk ke sini’. Padahal saat itu belum ada larangan ekspor. Artinya, kebijakan pun bisa mereka atur,” kata Said Didu.
Ia menyebut di belakang IMIP terdapat “bintang delapan yang isinya bintang-bintang”, termasuk dari kalangan penegak hukum tertinggi. Hal serupa juga terjadi pada ratusan IUP di sekitar Morowali yang dimiliki pihak-pihak berlatar belakang serupa.
“Itulah mengapa pernyataan Presiden Prabowo Subianto di depan DPR, ‘Wahai para jenderal, berhentilah menjadi backing’, sangat bisa dimengerti. Karena yang bangun smelter bintang, yang punya ore juga bintang, cuma beda warna seragamnya saja,” tegas Said Didu.
Pernyataan Said Didu ini kembali mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut IMIP sebagai “republik di dalam republik” dan memicu pertanyaan publik mengenai pengelolaan kawasan tersebut.
