Rujak Hari Ini: Prabowo Hadiri Sidang PBB, Akhiri Absen 10 Tahun Presiden RI

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan mencatatkan sejarah dengan kehadirannya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 23 September 2025. Kehadiran ini mengakhiri absennya kepala negara Indonesia selama satu dekade di forum internasional bergengsi tersebut.

Rencana ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat, dalam konferensi pers di Kantor Kemenlu RI, Pejambon, Jakarta Pusat, pada Kamis, 11 September 2025.

“Insya Allah Bapak Presiden direncanakan hadir. Ini akan menandai kehadiran Kepala Negara Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB,” ujar Tri Tharyat.

Prabowo di Panggung Dunia: Pidato dan Isu Global

Prabowo dijadwalkan berpidato sebagai pembicara ketiga pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Urutan ini ditentukan melalui undian yang dilakukan panitia Sidang Umum PBB. Pidatonya akan berlangsung selama 15 menit, sesuai aturan ketat PBB. Tri Tharyat menjelaskan, durasi pidato diatur dengan sistem lampu peringatan.

“Kalau sudah masuk menit ke-12, lampunya jadi kuning, kelap-kelip. Lewat 15 menit, lampunya merah, menandakan waktu habis,” katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo akan menyoroti dinamika global, dengan fokus khusus pada isu Palestina.

“Pasti isu Palestina akan dibawa. Sidang ini adalah kesempatan untuk mendorong program serta visi misi Bapak Presiden,” ungkap Tri.

Selain Palestina, Prabowo juga diperkirakan akan membahas isu-isu seperti perdamaian global, perubahan iklim, dan kerja sama multilateral, sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi internasional.

Sidang Majelis Umum PBB merupakan forum tertinggi di mana pemimpin dunia menyampaikan pandangan mereka terhadap isu-isu global. Kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menangani tantangan dunia, sekaligus memperkuat posisi strategis Indonesia di antara negara-negara lain.

Presiden RI absen selama 10 tahun terakhir

Absennya presiden Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB selama 10 tahun terakhir menjadi catatan penting dalam sejarah diplomasi Indonesia.

Selama dua periode kepemimpinan Joko Widodo (2014-2024), kehadiran langsung presiden di sidang ini tidak pernah terjadi. Pada periode pertama (2014-2019), Jokowi selalu mendelegasikan tugas tersebut kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada periode kedua (2019-2024), Jokowi hanya hadir secara virtual pada Sidang Majelis Umum PBB ke-75 tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Setelah itu, ia tidak menghadiri sidang secara langsung, dengan perwakilan biasanya diisi oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat lain.

Sebelum Jokowi, presiden terakhir yang menghadiri Sidang Majelis Umum PBB secara langsung adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY tercatat rutin menghadiri sidang tersebut selama masa kepemimpinannya (2004-2014).

Salah satu momen penting adalah pada 2009, ketika SBY berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-64, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia dan mendorong kerja sama global untuk mengatasi krisis ekonomi. Kehadiran SBY saat itu menjadi simbol keaktifan Indonesia dalam diplomasi multilateral.

Absennya presiden selama dekade terakhir dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk prioritas domestik yang mendesak dan pandemi global.

Namun, hal ini juga memunculkan persepsi bahwa Indonesia kurang maksimal memanfaatkan forum PBB untuk memperkuat pengaruhnya di panggung internasional. Kehadiran Prabowo pada 2025 menjadi titik balik untuk mengembalikan peran aktif Indonesia.

Mengapa Kehadiran Prabowo Penting?

Kehadiran Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB memiliki makna strategis bagi Indonesia. Pertama, ini menandakan kembalinya Indonesia ke panggung diplomasi global secara langsung setelah absen selama satu dekade. Sidang PBB adalah platform unik di mana pemimpin dunia dapat menyampaikan visi mereka, memengaruhi kebijakan global, dan membangun aliansi. Dengan hadir secara langsung, Prabowo dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang relevan dalam dinamika internasional.

Kedua, isu Palestina yang akan diangkat Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan. Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, dan sidang PBB menjadi kesempatan untuk memperjuangkan isu ini di hadapan komunitas internasional. Dengan Belgia dan Perancis baru-baru ini menyatakan kesiapan untuk mengakui negara Palestina, suara Indonesia dapat memperkuat momentum global untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Ketiga, kehadiran Prabowo juga mencerminkan visi diplomasi aktif yang ingin diwujudkan pemerintahannya. Dalam konteks dunia yang menghadapi tantangan seperti perang, krisis iklim, dan ketimpangan ekonomi, Indonesia memiliki peluang untuk menawarkan solusi berbasis kerja sama multilateral. Pidato Prabowo diharapkan dapat mengartikulasikan visi ini, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan antara negara-negara berkembang dan maju.

Kesimpulan: Langkah Baru Diplomasi Indonesia

Kehadiran Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 bukan hanya sekadar agenda seremonial, tetapi juga langkah strategis untuk mengembalikan peran aktif Indonesia di panggung dunia.

Setelah 10 tahun absennya presiden RI di forum ini, momen ini menjadi simbol kebangkitan diplomasi Indonesia. Dengan membawa isu-isu krusial seperti Palestina dan dinamika global lainnya, Prabowo memiliki kesempatan untuk menegaskan bahwa Indonesia siap berkontribusi lebih besar dalam menjawab tantangan dunia.