Rujak Hari Ini: PPP Islah, Mardiono-Agus Suparmanto Berbagi Kursi Pimpinan

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menapaki babak baru pasca-ruwetnya Muktamar X pada akhir September lalu. Dualisme kepemimpinan yang sempat memecah belah kubu internal partai berlambang Ka’bah itu kini berakhir dengan kesepakatan islah atau rekonsiliasi politik.

Muhamad Mardiono tetap memegang posisi Ketua Umum, sementara Agus Suparmanto menempati kursi Wakil Ketua Umum. Pengumuman resmi ini disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025, yang diterbitkan Senin (6/10/2025) kemarin.

Kesepakatan ini bukan sekadar pembagian jabatan, melainkan upaya matang untuk menyatukan visi PPP menjelang agenda politik ke depan, termasuk Pilkada serentak dan persiapan Pemilu 2029. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang memfasilitasi proses islah, menegaskan bahwa rekonsiliasi ini lahir dari diskusi internal tanpa campur tangan eksternal.

“Ini semacam islah ya atau apa pun penyebutannya, dan hari ini saya mengeluarkan surat keputusan menteri hukum yang baru,” ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kemenkum, Senin.

Muktamar Ricuh hingga Klaim Ganda

Konflik internal PPP bermula dari Muktamar X yang digelar di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, pada 27-29 September 2025. Agenda utama, pemilihan Ketua Umum periode 2025-2030, justru berujung kericuhan. Kubu Mardiono mengklaim kemenangan aklamasi setelah Sidang Pleno I. Pimpinan sidang, Amir Uskara, menyatakan Mardiono terpilih berdasarkan dukungan mayoritas dewan pimpinan wilayah (DPW).

Namun, kubu Agus Suparmanto menolak hasil itu. Mereka menilai proses aklamasi cacat prosedur karena LPJ pengurus lama belum dibacakan dan sidang dipimpin oleh figur yang dianggap berpihak. Pada hari kedua, kubu Agus menggelar sidang tandingan dan mengumumkan Agus terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum tunggal.

“Muktamirin memilih H. Agus Suparmanto sebagai calon ketua umum tunggal untuk ditetapkan secara aklamasi,” kata Thobahul Aftoni, salah satu pimpinan kubu Agus saat itu.

Kericuhan fisik pun tak terhindarkan. Video-video yang beredar menunjukkan lemparan kursi dan bentrokan antarpeserta, menyebabkan tiga kader terluka.

Situasi ini memicu dualisme hukum: kubu Mardiono mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum pada 30 September, sementara kubu Agus mengajukan versi mereka pada 1 Oktober. Pemerintah sempat mengesahkan kubu Mardiono terlebih dahulu, tapi keberatan dari kubu Agus berpotensi memicu gugatan ke PTUN.

Kemenkum Sahkan Pembagian Peran

Setelah mediasi intensif, Kemenkum akhirnya mengumumkan struktur kepengurusan PPP yang baru pada Senin (6/10/2025). Mardiono tetap sebagai Ketua Umum, Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua Umum, Taj Yasin Maimoen diangkat sebagai Sekretaris Jenderal, dan Imam Fauzan Amir Uskara menjabat Bendahara Umum. Wakil Sekjen diisi Jabbar Idris, sementara Wakil Bendahara oleh Rusman Ya’qub.

Pengesahan ini menandai akhir dualisme, dengan Mardiono memimpin secara keseluruhan. Struktur ini berlaku untuk masa bakti 2025-2030, dengan komitmen untuk tidak ada pergantian antarwaktu (PAW) di DPRD selama masa transisi.

“Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Taj Yasin menjadi sekretaris jenderal dan Fauzan menjadi bendahara umum ya,” jelas Supratman Andi Agtas saat menyerahkan SK.

Rekonsiliasi ini juga membuka jalan bagi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dalam waktu dekat. Forum itu direncanakan untuk menyempurnakan kepengurusan lengkap dan melahirkan keputusan bersama, termasuk rekonsiliasi di tingkat daerah.

“Usai kepengurusan lengkap terbentuk, akan dilakukan rekonsiliasi akbar melalui Mukernas,” kata Mardiono.

Pernyataan Maaf Mardiono

Sebagai Ketua Umum, Mardiono menjadi figur sentral dalam proses islah. Ia tak segan meminta maaf atas kegaduhan yang sempat meresahkan publik.

“Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf pada pemerintah dalam hal ini adalah Pak Menteri Hukum. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan juga,” ungkapnya usai menerima SK.

Mardiono juga berbagi cerita di balik kesepakatan damai itu. Dua hari sebelum pengumuman, ia bertemu Agus Suparmanto difasilitasi oleh “orang-orang baik”, termasuk Taj Yasin.

“Saya telah mengadakan pertemuan… antara Gus Taj Yasin, Pak Agus, dan saya kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan,” ceritanya.

Ia menekankan, rekonsiliasi ini untuk memperkuat PPP sebagai partai perjuangan umat.

“Organisasi ini harus utuh. Karena itu, kepengurusan baru akan kami sempurnakan dengan pembentukan unsur-unsur penting sesuai AD/ART partai,” ungkap Mardiono.

Agus Suparmanto Terima Kasih ke Mardiono

Agus Suparmanto, yang sebelumnya sempat berencana menggugat SK kubu Mardiono, kini sepenuhnya mendukung rekonsiliasi. Ia membatalkan rencana gugatannya dan justru mengucapkan terima kasih kepada Mardiono.

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas rekonsiliasi ini. Pak Mardiono terima kasih. Jadi ini dalam transisi ini akan melakukan proses sesuai mekanisme partai,” katanya.

Sebagai Wakil Ketua Umum, Agus menegaskan masa transisi akan berjalan stabil tanpa gejolak. Ia juga menyebut momen ini sebagai sejarah penting bagi PPP.

“Dalam masa ini tidak akan ada pergantian antarwaktu (PAW), Mukercab, maupun Mukerwil. Semua proses akan berjalan sesuai mekanisme partai,” ujar Agus.

“Sudah ada SK terbaru yang diakui kedua-duanya, baik kubu Mardiono maupun kubu Agus. Sudah rekonsiliasi. Semoga apa yang kita bangun, terutama khususnya PPP ini, bisa bangkit lagi dan juga bisa berkiprah di bangsa Republik Indonesia ini,” lanjutnya.

Peran Kunci Taj Yasin

Tak terbantahkan, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin memainkan peran krusial dalam islah ini. Sebagai putra KH Maimoen Zubair, salah satu pendiri PPP, ia awalnya diusulkan sebagai Sekjen kubu Agus.

Kini, posisinya sebagai Sekjen PPP periode baru menjadikannya jembatan antara dua kubu. Mardiono secara eksplisit menyebut Gus Yasin sebagai fasilitator utama pertemuan damai.

“Difasilitasi oleh orang-orang baik yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Taj Yasin, Pak Agus dan saya,” ungkap Mardiono.

Gus Yasin, yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah, membawa warisan keluarga yang kuat di PPP. Sejak muda, ia aktif sebagai pengajar di pesantren ayahnya dan naik tangga karier partai: dari Wakil Ketua DPW PPP Jateng hingga anggota DPRD periode 2014-2019.

Pengangkatannya sebagai Sekjen diharapkan memperkuat basis tradisional PPP di kalangan Nahdliyin, sekaligus menjaga keseimbangan antara kubu Mardiono dan Agus. Dengan rekam jejaknya di pemerintahan daerah, Gus Yasin dipandang mampu mengintegrasikan agenda nasional PPP dengan isu lokal seperti pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

PPP Menuju Kebangkitan Politik?

Islah PPP ini datang di saat krusial. Partai yang gagal tembus parlemen di Pemilu 2024 kini punya peluang bangkit melalui koalisi dan Pilkada. Rekonsiliasi Mardiono-Agus diharapkan menyatukan kader di tingkat bawah, menghindari fragmentasi lebih lanjut.

Namun, tantangan tetap ada: konsolidasi DPW yang sempat terbelah dan pembuktian elektabilitas di tengah dominasi partai besar seperti Gerindra dan PDI-P.

Pemerintah menyambut positif langkah ini. Supratman Andi Agtas berharap PPP fokus pada kontribusi nasional.

“Kami harap PPP bisa kembali fokus memperjuangkan aspirasi umat dan menjaga soliditas partai,” kata Supratman.

Bagi PPP, islah ini bukan akhir, melainkan awal dari transformasi. Seperti kata Mardiono, “Ini menjadi bagian dari perjuangan umat yang selama ini coba kita terus lakukan.”

Dengan struktur baru yang solid, partai Ka’bah ini siap melangkah ke depan, meninggalkan bayang-bayang konflik masa lalu.