JAKARTA – Impian memiliki mobil nasional sudah puluhan tahun menggantung seperti lagu wajib yang selalu dinyanyikan tapi tak pernah selesai. Setiap presiden datang dengan nada yang sama, tapi ending-nya sering berujung puing-puing harapan. Kini, di usia Kabinet Merah Putih yang baru satu tahun, Presiden Prabowo Subianto kembali menyalakan api itu.
“Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, 20 Oktober 2025.
Bukan prestasi, katanya, tapi sudah mulai dirintis: dana disiapkan, lahan pabrik disiapkan, tim sudah bekerja. Benarkah kali ini berbeda, atau hanya umpan politik baru sementara impor mobil tetap miliaran dolar setiap tahun?
Pernyataan itu langsung memicu gelombang dukungan sekaligus tawa sinis dari yang sudah trauma dejavu.
“Pembahasan konsep strategis demi mewujudkan arahan Bapak Presiden agar Indonesia segera memiliki mobil nasional telah kami lakukan bersama PT Pindad,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari siaran persnya, 14 November 2025.
Tiga hari kemudian, 17 November 2025, saat meresmikan program digitalisasi di Bekasi, Prabowo menaikkan taruhan lagi.
“Indonesia nanti akan menjadi negara hebat. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri, motor buatan Indonesia sendiri,” katanya, lantas menyinggung becak listrik nasional dan larangan sopir becak di atas 70 tahun; sentuhan humanis yang langsung tercium aroma populisme.
Dari Timor sampai Esemka
Sejarah mobil nasional Indonesia adalah kisah cinta tak berbalas, penuh drama dan kegagalan yang bikin geleng-geleng kepala. Mulai dari era Sukarno, ketika PT Industri Mobil Indonesia (Imindo) didirikan pada 1961 sebagai mimpi besar membangun roda ekonomi nasional. Tapi, proyek itu mandek di tengah krisis politik, dan yang lahir hanyalah replika mobil impor yang tak pernah lepas dari bayang-bayang asing.
Era Soeharto (1996–1998) melahirkan tiga proyek sekaligus yang mati bersamaan karena krisis moneter dan surat cinta IMF:
- Maleo (Habibie-IPTN, tak pernah lahir)
- Timor (Tommy Soeharto, rebadge Kia Sephia)
- Bimantara Cakra (Bambang Trihatmodjo, rebadge Hyundai Accent/Elantra)
Ketiganya lahir dengan insentif pajak super, mati bersama krisis 1998 dan surat cinta dari IMF yang melarang mobil nasional berbasis anak presiden.
Lalu muncul Esemka. Lahir dari tugas akhir siswa SMK Solo tahun 2007–2008, masih era Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2012, proyek ini mulai naik daun berkat dukungan kebijakan vokasi pemerintah SBY. Dana dari Kemendikbud dan Kemenperin dicairkan untuk pengembangan SMK, dengan target produksi massal diharapkan 2014, serta rencana pabrik di Boyolali.
Saat itu, Jokowi sebagai Wali Kota Solo jadi pionir pendukung dengan menjadikan Esemka Rajawali R2 sebagai mobil dinasnya sejak Januari 2012, lengkap dengan uji emisi Euro-2 di Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) Serpong, Tangerang Selatan, pada akhir Februari yang sama.
“Saya yakin akan lulus uji emisi,” ujar Jokowi saat itu, yang akhirnya lolos Agustus 2012 dan membuat Esemka jadi simbol vokasi nasional.
Jokowi waktu itu masih wali kota yang meminjam Esemka untuk mobil dinas kotanya. Tapi saat Jokowi kampanye 2014, Esemka tiba-tiba jadi kartu andalannya kepada masyarakat.
“Kalau saya jadi presiden, Esemka akan jadi mobil nasional,” janjinya berulang-ulang.
Namun, setelah menjadi Presiden, proyek diwarisi, janji diperpanjang terus. Pabrik akhirnya diresmikan 2019, tapi sampai saat ini mobil yang pernah keluar dengan merek Esemka hanya pick-up Bima bermesin China, bukan mobil nasional yang dulu diimpikan.
Dukungan DPR Mengalir Deras, Realitas Mengintip dari Belakang
Kini giliran Prabowo. Kendaraan taktis Maung buatan Pindad dijadikan pionir untuk merealisasikan proyek mobil nasional.
“Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai Maung, saya nggak mau tahu tu. Mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja, ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu,” ujar Prabowo di sidang kabinet pada 20 Oktober 2025.
Bahkan, pemerintah pun menyatakan bahwa bersi sipil Maung ditargetkan meluncur 2027, dan mungkin lebih cepat dari itu.
Dukungan DPR datang deras, seolah tak mau ketinggalan pesta. TB Hasanuddin dari Komisi I DPR RI mendukung dan mendorong produksi massal Maung dengan syarat strategi pemasaran dan after-sales yang matang, plus kolaborasi swasta untuk versi sipil.
“Saya kira sangat bagus. Dalam sejarah otomotif kita, Indonesia belum pernah punya mobil nasional. Dulu ada Timor, tapi itu dari Korea. Bimantara juga dari Hyundai. Pak Habibie sempat merencanakan mobil Maleo, tapi tidak jadi. Terakhir Esemka, tapi sekarang juga tidak ada. Jadi, saya berharap Presiden bisa mewujudkan mobil Maung sebagai mobil nasional,” ujar politisi PDI-P itu dalam keterangan resminya, Rabu 29 Oktober 2025.
Elnino Husein Mohi dari Gerindra bahkan harap Maung jadi mobnas komersial, dongkrak pengusaha lokal.
“Setelah mampu memproduksi mobil sendiri, maka ikatannya adalah kita bisa memproduksi barang-barang lain dengan harga lebih murah namun tetap berkualitas,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis, 23 Oktober 2025.
Semua ini terdengar solid, tapi godaan terbesar adalah realitas: pasar didominasi Jepang dan China, TKDN sulit capai 80 persen tanpa transfer teknologi asli, dan biaya riset miliaran bisa boncos jika tak ada buyer. Belum lagi, Chery pada pada 12 November 2025 menyatakan siap bantu “apapun kebutuhan Maung” tapi bukankah itu berisiko ulang cerita Timor, di mana “nasional” cuma label saja?
Impian ini menggoda karena menyentuh harga diri bangsa, tapi janji yang terlambat datang sering bikin kecewa. Prabowo punya modal kuat: Pindad yang sudah produksi Maung, dukungan legislatif yang antusias, dan momentum transisi energi listrik.
Tapi, tanpa eksekusi ketat, proyek ini bisa jadi cerita lama yang diulang. Pada akhirnya, mobil nasional bukan soal punya roda empat buatan sendiri, tapi soal bangsa yang bisa berdiri tegak di pasar global.
Kalau kali ini gagal lagi, mungkin saatnya tanya: impian ini untuk siapa, sebenarnya?
