JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, tak menyia-nyiakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq pada Rabu (3/12/2025). Di tengah duka banjir bandang dan longsor yang menewaskan ratusan orang di Aceh serta Sumatera, politikus perempuan yang akrab disapa Putri Zulhas itu langsung menyentil soal evaluasi tata kelola lingkungan.
“Komisi XII DPR RI pada saat kunjungan kerja ke Sumatera Utara minggu lalu juga telah menyampaikan bantuan. Semoga dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana tersebut,” kata Putri Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa Komisi XII sebelumnya sudah pernah membahas potensi bencana hidrometeorologi bersama kementerian yang sama.
“Dan kami tentu berharap Menteri Lingkungan Hidup dapat menjadikan hal tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi tata kelola lingkungan hidup di wilayah rentan bencana yang ada di Indonesia,” tegas Putri Zulhas.
Hingga Rabu pagi (3/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi mencapai 753 jiwa, dengan 650 orang masih hilang dan 2.600 lainnya luka-luka.
“Jumlah meninggal dunia 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa,” tulis BNPB dalam laporan terbarunya.
Kerusakan infrastruktur juga terus bertambah: 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rusak sedang, dan 3.700 rusak ringan. Fasilitas umum ikut terdampak parah, termasuk 42,5 persen fasilitas pendidikan dan 16,97 persen tempat ibadah yang rusak.
Jumlah pengungsi kini mencapai lebih dari 2,1 juta orang, dengan rincian 1,5 juta di Aceh, 538.000 di Sumatera Utara, dan 106.200 di Sumatera Barat. Total warga terdampak bencana ini tembus 3,3 juta jiwa.
Dalam rapat yang digelar tertutup itu, Putri Zulhas menegaskan semua pihak harus ambil bagian menjaga lingkungan agar bencana serupa tak terus berulang. Pertanyaannya kini: apakah momentum 753 nyawa ini cukup membuat kementerian bergerak cepat?
