Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika lonjakan harga minyak dunia memaksa defisit APBN melampaui batas aman.
Pemerintah telah menjalankan simulasi berbagai skenario kenaikan harga minyak, termasuk saat harga rata-rata mencapai sekitar 92 dollar AS per barel sepanjang tahun.
“Kita sudah exercise sampai kalau harga minyak naik ke 92 dollar AS, apa dampaknya ke defisit. Kalau tidak melakukan apa-apa, defisit bisa naik ke sekitar 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya saat acara buka bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Dalam kondisi itu, defisit berpotensi melebar melebihi ketentuan undang-undang yang membatasi maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Untuk menjaganya tetap terkendali, pemerintah siap melakukan penyesuaian belanja.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah efisiensi pada sejumlah komponen dalam program MBG. Namun, Purbaya menegaskan bahwa inti program tidak akan tersentuh.
“Yang untuk makanan tidak kita ganggu, karena itu memang inti programnya,” katanya.
Efisiensi lebih diarahkan pada pengeluaran pendukung, seperti pembelian perlengkapan atau fasilitas tambahan yang tidak langsung terkait penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Selain MBG, penyesuaian juga bisa dilakukan pada belanja kementerian lain atau proyek pembangunan tertentu guna menjaga kesehatan fiskal negara.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah punya pengalaman menghadapi situasi serupa di masa lalu, ketika harga minyak pernah mencapai sekitar 150 dollar AS per barel.
“Waktu itu ekonomi memang melambat, tapi tidak jatuh. Kita punya pengalaman mengatasi situasi seperti itu,” ujarnya.
Meski demikian, jika tekanan terhadap APBN semakin berat, berbagai opsi kebijakan lain termasuk berbagi beban dengan masyarakat bisa dipertimbangkan. Namun, langkah utama tetap penyesuaian belanja agar defisit tidak melenceng dari batas aman.
Skenario ini masih bersifat simulasi, dan pemerintah akan mengambil langkah mitigasi lebih dulu sebelum situasi benar-benar memaksa perubahan besar.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika lonjakan harga minyak dunia memaksa defisit APBN melampaui batas aman.
Pemerintah telah menjalankan simulasi berbagai skenario kenaikan harga minyak, termasuk saat harga rata-rata mencapai sekitar 92 dollar AS per barel sepanjang tahun.
“Kita sudah exercise sampai kalau harga minyak naik ke 92 dollar AS, apa dampaknya ke defisit. Kalau tidak melakukan apa-apa, defisit bisa naik ke sekitar 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya saat acara buka bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Dalam kondisi itu, defisit berpotensi melebar melebihi ketentuan undang-undang yang membatasi maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Untuk menjaganya tetap terkendali, pemerintah siap melakukan penyesuaian belanja.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah efisiensi pada sejumlah komponen dalam program MBG. Namun, Purbaya menegaskan bahwa inti program tidak akan tersentuh.
“Yang untuk makanan tidak kita ganggu, karena itu memang inti programnya,” katanya.
Efisiensi lebih diarahkan pada pengeluaran pendukung, seperti pembelian perlengkapan atau fasilitas tambahan yang tidak langsung terkait penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Selain MBG, penyesuaian juga bisa dilakukan pada belanja kementerian lain atau proyek pembangunan tertentu guna menjaga kesehatan fiskal negara.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah punya pengalaman menghadapi situasi serupa di masa lalu, ketika harga minyak pernah mencapai sekitar 150 dollar AS per barel.
“Waktu itu ekonomi memang melambat, tapi tidak jatuh. Kita punya pengalaman mengatasi situasi seperti itu,” ujarnya.
Meski demikian, jika tekanan terhadap APBN semakin berat, berbagai opsi kebijakan lain termasuk berbagi beban dengan masyarakat bisa dipertimbangkan. Namun, langkah utama tetap penyesuaian belanja agar defisit tidak melenceng dari batas aman.
Skenario ini masih bersifat simulasi, dan pemerintah akan mengambil langkah mitigasi lebih dulu sebelum situasi benar-benar memaksa perubahan besar.
