Puluhan Pegawai Microsoft Demo Protes Kerja Sama dengan Israel

JAKARTA — Puluhan pegawai Microsoft menggelar aksi demonstrasi di kantor pusat perusahaan di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Pengunjuk rasa, yang terdiri dari karyawan dan mantan karyawan, menolak kerja sama Microsoft dengan militer Israel, terutama soal pemanfaatan software perusahaan tersebut dalam operasi militer di Gaza.
Para demonstran menyoroti dugaan penggunaan software Microsoft oleh militer Israel untuk memantau pergerakan warga Palestina di Jalur Gaza. Aksi tersebut dikutip oleh detikINET dari laporan The Guardian.
Demo berlangsung sekitar seminggu setelah Microsoft menyatakan tengah melakukan investigasi independen terhadap penggunaan platform Azure oleh pihak Israel.
Kelompok yang menggagas aksi ini menamakan area yang mereka duduki sebagai “Free Zone” atau zona bebas. Mereka juga mendirikan lokasi yang mereka sebut “Martyred Palestinian Children’s Plaza” dan membentangkan spanduk dengan tulisan seperti “Join The Worker Intifada — No Labor for Genocide.”
Nama kelompok tersebut adalah No Azure for Genocide, yang selama beberapa bulan terakhir memang aktif mengorganisir protes serupa. Mereka menuntut Microsoft untuk memutus hubungan dengan Israel dalam konteks kerja sama teknologi.
Salah satu demonstran, Hossam Nasr, mengatakan bahwa aksi ini tak bisa ditunda lagi karena Microsoft belum memberikan tanggapan bermakna. Ia termotivasi untuk beraksi setelah militer Israel melakukan pembunuhan terhadap jurnalis Al Jazeera, Anas al-Sharif.
Nasr menyatakan, “Saya menonton laporannya di Gaza tanpa kenal lelah, melewati kelaparan, pengeboman, dan aksi pembunuhan. Ia memang diincar,” menggambarkan alasan emosional di balik pengambilannya tindakan protes.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang lebih luas terkait dugaan pemanfaatan teknologi Microsoft, terutama Azure dan AI-nya, untuk tujuan penindasan dan pengawasan massal. Media seperti AP sebelumnya mengungkap bahwa militer Israel menggunakan Azure untuk menyimpan dan memproses data yang diperoleh melalui pengawasan terhadap warga Palestina.
Menanggapi desakan ini, Microsoft menyatakan bahwa penggunaan seperti itu dilarang dalam syarat layanan mereka, dan telah meminta firma hukum Covington & Burling untuk melakukan peninjauan menyeluruh dan mendesak atas tuduhan ini.