Puan Maharani Tolak Pemindahan Paksa Warga Gaza

ISTANBUL – Ketua DPR RI Puan Maharani dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Gaza, Palestina. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri forum parlemen dunia The Group of Parliaments in Support of Palestine di Istanbul, Turki, pada 18 April 2025.

Puan menegaskan bahwa komunitas internasional harus bersatu menentang upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

“Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” ujar Puan.

Menurut Puan, alih-alih memindahkan warga, dunia seharusnya fokus pada pembangunan kembali Gaza yang telah porak-poranda akibat konflik.

Ia menekankan bahwa rekonstruksi ini harus dipimpin oleh Palestina sesuai kebutuhan dan prioritas mereka sendiri.

“Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” kata Puan.

Puan juga menegaskan bahwa tujuan utama forum ini adalah mewujudkan negara Palestina yang berdaulat, damai, dan sejahtera melalui solusi dua negara.

Ia mengajak delegasi parlemen dunia untuk memanfaatkan pengaruh mereka guna mendorong pengakuan internasional terhadap Palestina.

“Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” ucapnya.

Ia menambahkan, kerja sama antar-parlemen global perlu diperkuat untuk mendukung solusi dua negara.

“Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina, tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita,” tegas Puan.

Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan rencana untuk mengevakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu dari Gaza ke Indonesia.

Hal ini disampaikan sebelum keberangkatannya ke Turki dan Timur Tengah untuk kunjungan kenegaraan pada 9 April 2025 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Namun, rencana ini memicu pro dan kontra karena dikaitkan dengan dugaan relokasi warga Gaza yang diduga diinginkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Prabowo menegaskan bahwa evakuasi 1.000 pengungsi Gaza ke Indonesia bukan relokasi, melainkan tindakan kemanusiaan sementara.

“Oh tidak, tidak (relokasi). Untuk membantu,” ujar Prabowo saat menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Turki pada 11 April 2025, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menjelaskan bahwa rencana evakuasi ini merupakan bentuk kepedulian Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Palestina.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan evakuasi akan dilakukan dengan persetujuan semua pihak, termasuk konsultasi dengan pemimpin Palestina.

“Nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga bagaimana cara nanti pelaksanaannya,” kata Prabowo.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga membantah tuduhan bahwa Indonesia akan merelokasi warga Gaza.

Ia menegaskan bahwa evakuasi bertujuan untuk membantu anak-anak dan ibu hamil agar hidup dalam kondisi aman, bukan untuk memindahkan mereka secara permanen.

“Tidak berarti bahwa kita ingin merelokasi warga Gaza, tidak, tidak ada. Kita ingin, ini adalah bentuk rasa kepedulian dan kemanusiaan kita karena situasi yang terjadi di sana, oleh karena itu kita ingin membantu, kita menyatakan kesiapan kita untuk membantu soal-soal tersebut,” ujar Sugiono pada Jumat (11/4/2025).

Sugiono menambahkan, para pengungsi yang dievakuasi harus kembali ke Gaza ketika situasi sudah kondusif, sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang dipegang Indonesia.