Puan Maharani: Tidak Ada Visi-Misi Menteri, Hanya Visi-Misi Presiden
Prabowo Subianto bungkukkan badan sebelum memberikan pidato saat Sidang Tahunan DPR/MPR perdana sebagai Presiden RI. JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga wajib menjalankan visi-misi Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tidak ada ruang bagi visi-misi menteri secara terpisah.
Pernyataan ini disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025-2026 sekaligus Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, yang berlangsung pada Kamis (15/8/2025).
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN),” ucap Puan dalam sidang tersebut.
Ia menjelaskan, RPJMN bukanlah sekadar dokumen formal, melainkan panduan strategis yang mencerminkan visi-misi presiden dalam wujud asta cita. “RPJMN bukan sekadar formalitas perencanaan, tetapi merupakan terjemahan strategis dan teknokratis dari visi misi presiden yang terangkum dalam asta cita,” imbuhnya.
Menurut Puan, dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam menjalankan tugas pembangunan nasional. “Oleh karena itu, tidak ada visi-misi menteri, yang ada hanya visi-misi presiden,” tegasnya.
Puan juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional memerlukan waktu, konsistensi, dan kesinambungan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Ia memperingatkan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek.
“Kebijakan-kebijakan yang hanya beriorientasi pada kepentingan sesaat sebesar apapun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan,” ujarnya.
