JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa komunikasi publik dalam pemerintahan bukanlah sekadar alat publikasi atau pencitraan diri, melainkan ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Pramono berbicara hal tersebut berdasarkan pengalaman panjang di birokrasi pemerintahan sejak menjadi anggota DPR RI pertama kali pada 1999 sekaligus Sekretaris Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, hingga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet selama dua periode di era Presiden Joko Widodo.
“Dalam hal yang berkaitan dengan komunikasi, saya melihat bahwa terutama bagi pejabat, komunikasi itu jangan dianggap sebagai publikasi, komunikasi itu ruang dialog pihak yang terbuka dan orang dalam yang ketika sudah menjadi pejabat, maka dia harus menempatkan dirinya,” ujar Pramono dalam acara Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad bertajuk “Riah Riuh Komunikasi”, Jakarta Selatan, Senin (26/1/2025).
Ia lalu bercerita pengalamannya selama dibalik laya sejak menjadi Sekretaris Wakil Presiden era Megawati hingga menjadi Sekretaris Kabinet era Joko Widodo dua periode.
Saat itu, ia enggan tampil di publik dikarenakan seluruh pesan kunci komunikasi ada di dirinya yang berada dibalik layar. Menurutnya, saat itu posisinya bukan untuk tampil di depan publik.
“Saya betul-betul orang yang tidak mau tampil di ruang publik, karena apa? Karena saya yang menjadi chefnya, jadi juru masaknya, yang substansi itu sepenuhnya di tempat saya sebenarnya. Maka hampir 2 periode ketika eranya Pak Jokowi, pasti saya hanya di belakangnya beliau kalau beliau membuat statement, paling senyum-senyum saja dan hampir tidak pernah mau untuk tampil di ruang publik, itu adalah konsekuensi,” kata Pramono.
Berbeda dengan hari ini, sejak mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono mengakui bahwa komunikasi menjadi kunci penting dalam pemerintahan. Ia yang sebelumnya merupakan orang di balik layar terpaksa harus maju ke depan ke hadapan publik.
Strategi tersebut, katanya, justru berhasil memenangkan pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2024 yang kala itu bersaing dengan paslon populer Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
“Sehingga dengan demikian, ketika kemudian harus menjadi calon gubernur, saya sendiri kaget dengan diri saya sendiri. Ketika pada waktu disurvey 0,1 persen, melawan kurang lebih 68 persen. Tetapi saya karena kegigihan dan juga pengalaman panjang komunikasi sebagai background saya dan saya pernah menjadi anggota di DPR RI, terpilih 4 periode walaupun hanya dijalani 2 periode, sehingga dengan demikian faktor itulah yang menempatkan saya fokus dalam berkomunikasi,” katanya.
Kini, dalam kepemimpinannya di Pemprov DKI Jakarta, Pramono menerapkan pendekatan komunikasi yang sepenuhnya terbuka dan autentik. Ia menolak penggunaan “buzzernya” atau “POV” dalam komunikasi pemerintahan, serta menolak tawaran untuk menambah follower secara artifisial.
“Maka dalam pemerintahan yang saya pilih ini, saya betul-betul membuka ruang dan saya sama sekali tidak mau di dalam komunikasi pemerintahan DKI Jakarta itu menggunakan mohon maaf, contohnya ada Buzzernya-nya ataupun kemudian ada POV-nya, sama sekali tidak ada. Bahkan ketika saya ditawarin untuk followernya bertambah, saya tidak mau. Karena esensinya bukan itu. Esensinya adalah bagaimana ruang publik ini digunakan untuk berdiskusi, berdialog, mengkritik, dan sebagainya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pramono menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam komunikasi pemerintahan.
“Maka saya termasuk yang menginginkan bahwa akuntabilitas dan transparansi di dalam komunikasi itu harus terbuka. Jadi ruang untuk mengkritik pemerintahan yang saya pimpin, sangat terbuka,” pungkas Pramono Anung.(jsn/sid)
