Politik

Prabowo Terima PKS di Istana, Bahas OKI Hingga Kemerdekaan Palestina

  • July 30, 2025
  • 2 min read
Prabowo Terima PKS di Istana, Bahas OKI Hingga Kemerdekaan Palestina Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Selasa, 29 Juli 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Cahyo

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (29/7/2025).

Kedatangan PKS ke Istana Mederka itu bermaksud untuk membahas penguatan peran Indonesia di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) hingga isu kemerdekaan Palestina.

Pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut dihadiri Presiden PKS Al Muzammil Yusuf bersama elite partai, seperti Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid, yang mengangkat isu-isu strategis, termasuk geopolitik dan diplomasi internasional.

“Kami bicara tentang Indonesia sebagai (negara) muslim terbesar dunia, kasus Palestina yang belum berakhir sampai saat ini dan peran kita di OKI yang akan kita tingkatkan,” ujar Al Muzammil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Al Muzammil menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya memainkan peran penting dalam kepengurusan OKI, termasuk posisi ketua atau sekretaris jenderal.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat memperhatikan kondisi negara-negara Islam saat ini, yang membutuhkan kehadiran Indonesia sebagai representasi Islam moderat yang diterima luas.

Dalam konteks dalam negeri, diskusi mencakup upaya memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia agar tidak memakan biaya tinggi dan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat.

“Juga ikhtiar kita bagaimana meminimkan, mengurangi korupsi ‘money politics’ yang ada dan korupsi secara umumnya di negara kita,” kata Al Muzammil.

Pertemuan juga menyentuh amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Al Muzammil, pasal ini menjadi dasar sistem perekonomian Indonesia yang bertujuan mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, pimpinan PKS memperkenalkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. Sebelumnya, pada Kamis (24/7), PKS telah menetapkan susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) se-Indonesia untuk periode 2025–2030.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *