JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memiliki anggaran memadai untuk penanganan dan pemulihan pascabencana banjir bandang serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut bersumber dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal 2025.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025), Prabowo menyatakan bahwa saat ini adalah waktu untuk bekerja keras.
“Sekarang saatnya kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan, dan saya katakan uangnya ada. Justru karena pemerintah yang saya pimpin melakukan penghematan ratusan triliun rupiah, saya diserang dan dimaki-maki, disebut bahwa efisiensi ini salah,” ujar Prabowo.
Prabowo menyinggung adanya protes terhadap kebijakan efisiensi tersebut, meskipun prinsip tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Baru ada di dunia ini demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4,” kata Prabowo.
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Prabowo, efisiensi anggaran membantu mengurangi kebocoran dan korupsi, sehingga memperkuat kemampuan fiskal negara.
“Dengan efisiensi, kita punya uang sekarang. Di minggu-minggu terakhir ini kita benar-benar punya kemampuan fiskal. Perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan efisiensi yang berkeadilan,” tuturnya.
Ia menduga penolakan terhadap efisiensi tidak terlepas dari kepentingan tertentu.
“Dengan efisiensi, kita punya kemampuan dan kekuatan. Kita sudah siap. Kita sudah siapkan,” kata Prabowo.
Estimasi Biaya Pemulihan Capai Rp51,82 Triliun
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan biaya pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp51,82 triliun.
Perkiraan itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Prabowo dan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12/2025) malam.
“Kami laporkan secara nasional dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dengan penjumlahan dari tiga provinsi estimasi yang diperlukan dana adalah Rp 51,82 triliun,” ujar Suharyanto, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Di Aceh, estimasi biaya pemulihan sekitar Rp25,41 triliun. Sebanyak 37.546 rumah rusak, mulai dari ringan hingga berat. Kerusakan juga melanda infrastruktur publik seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, serta sektor pertanian termasuk lahan pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, dan kantor pemerintahan.
Untuk Sumatera Utara, kebutuhan anggaran pemulihan sekitar Rp12,8 triliun. Sementara di Sumatera Barat, estimasi awal dari Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp13,52 triliun.
