Prabowo Revisi RKP 2025, Target Pertumbuhan Ekonomi Jadi 5,3 Persen
Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI 2025 (Dok. Setpres) JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah merevisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
Revisi ini mencakup sejumlah perubahan pada asumsi dasar makroekonomi, termasuk target pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah.
Berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2024, target pertumbuhan ekonomi 2025 sebelumnya ditetapkan pada kisaran 5,3-5,5 persen. Namun, dalam Perpres terbaru, target tersebut disesuaikan menjadi 5,3 persen.
“Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang,” bunyi lampiran Perpres 79 Tahun 2025, dikutip Selasa (16/9/2025).
Selain itu, pemerintah juga merevisi asumsi nilai tukar rupiah menjadi Rp 16.000-16.900 per dollar AS, melebar dari target sebelumnya pada kisaran Rp 15.300-15.900 per dollar AS. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga disesuaikan menjadi 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dari sebelumnya 2,29-2,82 persen.
“Defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto disertai pengendalian primary balance, didukung oleh perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan baik dari utang maupun non-utang yang dikelola secara prudent dan kredibel,” tulis lampiran Perpres 79 Tahun 2025.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga tingkat inflasi tetap stabil pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Adapun sasaran ekonomi makro dalam RKP 2025 yang telah direvisi meliputi:
- Inflasi: 2,5 persen ± 1 persen.
- Nilai tukar rupiah: Rp 16.000-16.900 per dollar AS.
- Cadangan devisa: 162,40 miliar dollar AS (setara 6,4 bulan impor).
- Neraca transaksi berjalan: 0,78 persen dari PDB.
- Kontribusi PDB industri pengolahan: 20,8 persen.
- Rasio PDB pariwisata: 4,2-4,3 persen.
- Devisa pariwisata: 17,10-18,30 miliar dollar AS.
- Pendapatan negara: 12,36 persen dari PDB.
- Penerimaan perpajakan: 10,24 persen dari PDB.
- Keseimbangan primer: 0,26 persen dari PDB.
- Defisit APBN: 2,53 persen dari PDB.
- Stok utang pemerintah: 39,15 persen dari PDB.
- Pertumbuhan investasi (PMTB): 5,61 persen.
- Nilai realisasi PMA dan PMDN: Rp 1.905,60 triliun.
- Nilai realisasi PMA dan PMDN sektor sekunder: Rp 855,9 triliun.
