JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti peringatan keras Presiden Prabowo Subianto terhadap kader Partai Gerindra agar tak nakal dan berurusan dengan hukum.
Menurutnya, Prabowo ingin membuktikan ke masyarakat jika dirinya tidak pasang badan terhadap siapa pun yang terlibat dalam kasus hukum, termasuk dengan kader partainya sendiri.
“Kalimat peringatan itu diucapkannya dengan keras, menandakan jika dalam komunikasi ini Pak Prabowo serius terhadap semua yang berupaya melawan hukum,” kata Hensa kepada wartawan.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini pun melihat, Prabowo sengaja menggunakan bahasa tegas dan langsung seperti “Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap” untuk menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.
Menurut Hensa, pilihan kata yang kasar namun lugas itu bukan sekadar gaya bicara, melainkan strategi komunikasi politik yang efektif untuk membangun citra pemimpin yang tegas, berintegritas, dan tidak nepotis.
“Ini bisa menepis narasi bahwa kekuasaan akan melindungi kroni atau partai sendiri, justru sebaliknya, Prabowo menegaskan bahwa hukum di atas segalanya, bahkan di atas loyalitas partai,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Hensa berpendapat bahwa peringatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada kader Gerindra, melainkan juga menjadi pesan implisit bagi seluruh partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebab, Prabowo menyampaikan pernyataan itu di forum Rakornas yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, di mana banyak pejabat dari berbagai partai politik hadir. Menurutnya, sang Presiden ingin agar seluruh pejabat pemerintahan dari berbagai latar belakang itu pun mengetahui jika ia juga tegas terhadap kadernya sendiri.
“Ini pesan lintas partai, Pak Prabowo tidak ingin ada persepsi bahwa koalisi besar ini menjadi tameng bagi siapa pun yang nakal. Dengan menegaskan ‘saya tangkap’ tanpa terkecuali, ia membangun fondasi bahwa pemerintahan ini berbasis hukum, bukan berbasis patron politik,” tambah Hensa.
Hensa menambahkan, pernyataan Prabowo di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 itu juga membawa pesan lebih luas tentang persatuan nasional.
Dengan menekankan bahwa ia tidak memandang latar belakang politik seseorang, Prabowo ingin menunjukkan bahwa kepemimpinannya inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan golongan.
“Peringatan ini sekaligus mengajak semua pihak untuk bekerja sama untuk rakyat tanpa memandang latar belakang politik,” kata Hensa.
Oleh karena itu, Hensa mengapresiasi langkah Prabowo ini sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih.
Sebab, di tengah tantangan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang masih menjadi isu besar, pesan semacam ini setidaknya dapat menjadi sinyal positif bahwa era impunitas bagi elite politik mulai berakhir.
“Intinya Pak Prabowo berupaya menyampaikan bahwa mandat rakyat yang ia pegang digunakan untuk melayani semua, bukan melindungi yang salah, dan ini seharusnya bisa memperkuat legitimasi kepemimpinannya di mata masyarakat,” tutup Hensa.(*)
