Prabowo Minta Polri Transparan Usut Pelanggaran Aparat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya terus memantau perkembangan situasi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia terkait aksi unjuk rasa yang terjadi baru-baru ini.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah diperintahkan untuk memeriksa petugas yang melakukan kesalahan atau pelanggaran selama penanganan unjuk rasa.

“Saya minta proses pemeriksaan dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujar Presiden.

Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas aparat dalam menjalankan tugas, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Presiden juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan teratur, serta memperingatkan adanya gejala tindakan melawan hukum yang mengarah pada makar dan terorisme.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sambil meminta semua pihak menjaga persatuan nasional dan waspada terhadap upaya adu domba.

“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” ujar Prabowo.

Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di berbagai daerah di Indonesia dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap tunjangan anggota DPR serta pernyataan-pernyataan kontroversial dari sejumlah legislator. Aksi ini melibatkan buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil.

Tragisnya, pada 28 Agustus 2025 malam, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta Pusat saat situasi protes memanas.

Selain itu, terjadi pula aksi penjarahan terhadap rumah sejumlah anggota DPR, seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang memperkeruh situasi.