Prabowo Lantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk Reformasi Polri

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (17/9/2025), bersamaan dengan pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya.

“Ahmad Dofiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian,” ujar pemandu acara di lokasi.

Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah Presiden Prabowo untuk mempercepat reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebelumnya, Prabowo telah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan tim atau komisi reformasi Polri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Keppres tersebut telah disiapkan dan pelantikan tim reformasi Polri akan segera dilakukan.

“Kalau itu memang sudah disiapkan Keppresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari-dua hari ini,” kata Yusril di kantornya, Jakarta, pada Selasa (16/9/2025).

Yusril menambahkan bahwa Komisi Reformasi Polri akan bekerja selama beberapa bulan untuk merumuskan langkah-langkah reformasi yang akan disampaikan kepada Presiden. “Dan kita lihatlah dalam Keppresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu,” ujarnya.

Usulan pembentukan tim reformasi Polri berasal dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo pada Kamis (11/9/2025). GNB mengusulkan agar tim ini diisi oleh tokoh-tokoh beragam, termasuk mantan Kapolri, mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil.

“Mungkin mantan Kapolri, mantan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil,” kata salah satu tokoh GNB, Alissa Wahid, pada Sabtu (13/9/2025). “Dari Komnas HAM juga perlu masuk,” imbuhnya.

Alissa, putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menekankan pentingnya tim reformasi Polri dipimpin oleh pejabat tinggi seperti menteri koordinator atau menteri terkait agar dapat bekerja secara efektif. “Tentu dipimpin menteri koordinator atau menteri terkait,” katanya.

Pertemuan GNB dengan Presiden Prabowo pada 11 September 2025 dihadiri oleh sejumlah tokoh, seperti Sinta Nuriyah Wahid, Alissa Wahid, Quraish Shihab, Pendeta Gomar Gultom, Romo Franz Magnis-Suseno, Komaruddin Hidayat, Bikku Dhanmasubho, dan Laode M Syarif.

Reformasi Polri yang diusung GNB menekankan pada pembenahan menyeluruh terhadap institusi kepolisian, terutama untuk mencegah tindakan kekerasan berlebihan terhadap masyarakat sipil. Salah satu peristiwa yang menjadi sorotan adalah kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, yang meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta pada 28 Agustus 2025.

“Kami mengusulkan pembenahan utuh, terutama kebijakannya agar tidak ada ruang tindakan kekerasan eksesif yang dilakukan kepada rakyat,” ujar Alissa. Ia juga menyoroti perlunya reformasi paradigma terkait peran dan fungsi Polri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Banyaknya kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian, ada tagar 1 hari 1 oknum di media sosial, dan lain-lain, menandakan kondisinya bukan kasuistik, tapi paradigmatik,” tuturnya.

Selain itu, GNB juga mendorong pembenahan struktur institusi Polri serta pencegahan praktik korupsi dan kolusi di dalamnya. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan Polri yang lebih profesional dan berpihak kepada masyarakat.