Prabowo Disebut Sering Singgung Finansial Negara di Pidatonya
JAKARTA – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menyebut, Presiden RI Prabowo Subianto banyak dicitrakan menyoroti kas negara dalam setiap pidatonya.
Ia mengatakan, Prabowo banyak menyampaikan banyak hal tapi ujungnya seperti bicara tentang soal kondisi negara yang sedang tidak punya uang.
“Beberapa kali dalam pidatonya seperti pada saat membicarakan usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, koruptor akan diampuni, bicara soal sawit, jadi presiden tidak enak, itu adalah pesan komunikasi yang ingin ia sampaikan bahwa negara sedang tidak memiliki uang dan ingin negara punya uang lebih,” kata Hensa.
Baca: Jelang 100 Hari Prabowo, Hendri Satrio Soroti 4 Hal ini
Menurut Hensa, program unggulan Prabowo seperti makan bergizi gratis, pelunasan utang UMKM rata-rata merupakan program yang bersifat spending.
Sementara penyesuaian tarif pajak dari 11 persen menjadi 12 persen yang digadang akan jadi sumber pendapatan negara justru dibatalkan.
“Kondisi negara yang tidak punya uang ini akhirnya memang membuat beberapa program terhambat, seperti makan bergizi gratis yang hanya berbudget Rp 71 triliun, ditengarai hanya sampai Juni, lalu bagaimana membiayai program-program lainnya termasuk UKM dan lain-lain?,” kata Hensa.
Selain itu, Hensa menyoroti Prabowo beberapa kali menggaris bawahi betapa tingginya biaya politik di Indonesia.
Hal itu pun membuat peran oligarki di Indonesia sulit dihilangkan hingga saat ini.
“Peran oligarki ini menjadi sangat tinggi karena begitu menjamurnya money politics selama terjadinya demokrasi di Indonesia. Tapi, bila kemudian ini menjadi alasan pemilihan tidak langsung kembali terjadi tentu saja tidak tepat,” kata Hensa.
Ia pun menyoroti masalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mendapat anggaran tambahan hingga Rp 48,8 triliun.
Menurut Hensa, biaya-biaya seperti ini yang membuat Prabowo memang harus mengevaluasi PSN-PSN peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo.
“Maka memang sangat wajar dan saya mendukung sekali instruksi dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa akan mengevaluasi PSN pada jaman Pak Jokowi,” kata Hensa