JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza.
Sikap tegas ini akan diambil apabila lembaga yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut gagal mewujudkan cita-cita kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menerima audiensi dari sekitar 40 perwakilan ormas Islam dan tokoh muslim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Salah satu tokoh yang hadir, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis, mengungkapkan bahwa Kepala Negara memberikan respons positif terhadap kekhawatiran para ulama.
“Beliau (presiden) memberi respons: Kami masuk di BoP itu bisa tidak ikut (keputusan BoP) ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, Beliau (Presiden Prabowo) siap keluar dari BoP. Itu yang saya tangkap begitu,” kata Kiai Cholil saat menjelaskan kembali pernyataan Presiden di kompleks Istana Kepresidenan.
Menolak Perdamaian Semu
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan alasan di balik keputusan awal Indonesia bergabung dengan BoP.
Di sisi lain, para kiai dan ulama memberikan masukan kritis, termasuk kekhawatiran mengenai peran pasukan perdamaian Indonesia yang akan bertugas di Gaza nantinya.
Kiai Cholil menyampaikan pesan agar jangan sampai personel Indonesia justru berbenturan dengan rakyat Palestina yang sedang berjuang demi kedaulatan mereka.
MUI secara tegas menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina harus berlandaskan keadilan yang substantif.
“Kami tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka (rakyat Palestina) terjajah. Kami ingin (rakyat Palestina) damai dan merdeka,” tutur Cholil Nafis saat mengulas kembali sikap yang disampaikannya kepada Presiden.
Merespons aspirasi dari berbagai elemen umat Islam tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa posisi Indonesia di dalam BoP tidak bersifat absolut.
Indonesia akan tetap menjaga garis kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan.
“Kata Pak Presiden, ketika kebijakan (BoP) itu kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami (Indonesia) akan abstain dan absen. Kemudian, ketika memang itu tidak cocok, dan (Indonesia) tidak bisa melakukan apa-apa, beliau (Presiden Prabowo) siap keluar dari BoP itu,” pungkas Cholil Nafis menirukan ketegasan Presiden.
