Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir bandang serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut di depan anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, utusan khusus presiden, Panglima TNI, serta Kapolri. Ia menilai kondisi pascabencana di wilayah Sumatera telah terkendali, sehingga tahap selanjutnya adalah persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi guna mengembalikan kehidupan normal masyarakat.
“Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, dan kita sudah merencanakan, segera akan kita bentuk, apakah kita namakan Badan, atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, pemerintah telah memulai pembangunan 2.000 unit hunian tetap (huntap) bagi pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
“Saya dapat laporan dari Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) mungkin mulai hari Minggu ini, kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan, rumah ini bisa langsung saja jadi rumah tetap,” kata Presiden.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk mendanai pemulihan pascabencana tersebut, berkat upaya efisiensi dan pencegahan kebocoran anggaran.
“Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang,” tuturnya.
Lebih lanjut, pemerintah telah menyalurkan dana operasional taktis secara langsung kepada pemerintah daerah terdampak, terpisah dari anggaran pemulihan utama.
“Semua gubernur yang terdampak, langsung saya perintahkan untuk dikirim dana operasional taktis Rp20 miliar, semua bupati, wali kota di 52 kabupaten/kota yang terdampak, langsung saya kirim 4 miliar rupiah. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten,” jelas Prabowo.
Di kesempatan terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa estimasi biaya perbaikan kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat mencapai Rp51,82 triliun.
Angka tersebut masih berpotensi meningkat karena data korban dan kerusakan belum final serta terus diperbarui.
