Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren untuk Perhatikan Keamanan dan Pendidikan Santri

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag) untuk memberikan perhatian lebih terhadap pondok pesantren di Indonesia. Langkah ini dipicu oleh peristiwa ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyebabkan puluhan santri meninggal dunia.

“Berkenaan dengan masalah izin Ditjen Pondok Pesantren, memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Prasetyo menjelaskan, peristiwa tersebut mendorong Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian khusus kepada lebih dari 42.000 pondok pesantren di Indonesia.

“Dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren,” beber Prasetyo.

Fokus utama Presiden adalah keamanan bangunan pesantren. Peristiwa ambruknya bangunan di Sidoarjo menunjukkan bahwa masih ada bangunan pesantren yang tidak memenuhi standar keamanan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan asesmen teknis terhadap bangunan pesantren.

“Bapak Presiden memberikan petunjuk kepada kita, yang diwakili oleh Kementerian PU, untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis,” ujar Prasetyo.

Asesmen ini tidak hanya berlaku untuk pesantren, tetapi juga untuk lembaga pendidikan berbasis agama lainnya serta rumah ibadah seperti masjid, musala, gereja, dan lainnya.

Selain keamanan, aspek pendidikan juga menjadi perhatian. Prabowo ingin pendidikan di pesantren tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu teknologi, ekonomi, dan pengetahuan umum untuk mempersiapkan sekitar 16 juta santri menghadapi perkembangan zaman.

“Supaya memiliki bekal yang cukup lengkap, tidak hanya dari sisi akhlak dan keagamaan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi,” ujar Prasetyo.

“Jadi, itu beberapa hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden yang diperintahkan kepada kita jajaran terkait, untuk kemudian beliau memberikan semacam restu untuk Kementerian Agama membuat Ditjen Pondok Pesantren,” kata Prasetyo.

Perintah pembentukan Ditjen Pesantren disampaikan melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengonfirmasi adanya perintah tersebut.

“Bapak Presiden melalui Mensesneg memerintahkan untuk segera mendirikan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujar Syafi’i seusai Apel Peringatan Hari Santri 2025 di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

“Jadi, dengan surat ini saya ingin menyatakan bahwa Presiden telah menyetujui untuk segera dibentuknya Dirjen Pesantren di lingkungan Kemenag untuk lebih bisa memberikan perhatian baik secara personel maupun pendanaan, dan tentu program untuk pemerintah lebih hadir untuk melayani perkembangan pesantren,” kata Syafi’i.