PPP Jateng Resmi Dukung Agus Suparmanto sebagai Calon Ketua Umum
JAKARTA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah secara resmi mendukung Agus Suparmanto sebagai calon ketua umum dalam Muktamar PPP yang akan berlangsung pada akhir September 2025. Dukungan ini diumumkan setelah lebih dari setahun mencari figur yang dianggap tepat untuk memimpin partai.
“DPW Jateng merasa plong setelah setahun lebih mencari figur ketua umum PPP untuk muktamar akhir September ini, dan akhirnya menemukan sosok Agus Suparmanto,” kata Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Masruhan, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).
Deklarasi dukungan terhadap Agus Suparmanto digelar di Jakarta pada Senin (15/9/2025) sore. Acara tersebut dihadiri oleh 20 DPW, pimpinan majelis, serta sejumlah tokoh senior PPP. Masruhan menjelaskan bahwa Agus telah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon ketua umum dalam muktamar mendatang.
Karena Agus bukan berasal dari struktur kepengurusan internal PPP, kubu pendukungnya telah menyiapkan strategi untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Perubahan ini bertujuan memungkinkan figur dari luar partai untuk menjadi kandidat ketua umum.
Menurut Masruhan, kebutuhan akan sosok eksternal seperti Agus muncul karena ia dianggap memiliki kualifikasi mendekati ideal.
“Seperti keberhasilannya ketika menjadi menteri, networking dengan para tokoh nasional dan para ulama yang bagus, serta yang tak terbantahkan adalah kekayaannya yang mencapai Rp 1,6 triliun berdasarkan LHKPN 2024,” ujar Masruhan.
Masruhan menegaskan bahwa faktor kekayaan Agus bukan hanya sekadar simbol, melainkan bukti keseriusannya dalam perjuangan politik.
“Dia tidak sekadar kaya, tetapi untuk perjuangan sudah membuktikannya,” tambahnya.
Muktamar PPP pada akhir September 2025 menjadi momentum krusial bagi partai ini, terutama setelah gagal lolos ke Senayan pada Pemilu 2024. Muktamar ini diharapkan dapat menghasilkan kepemimpinan baru yang mampu membawa PPP bangkit dan kembali berjaya di kancah politik nasional.