Perkuat Ketahanan Pangan, DPR Dorong Percepatan Perbaikan Jalan dan Irigasi Pertanian

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan komitmen DPR dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui dukungan infrastruktur strategis, khususnya di sektor jalan dan irigasi pertanian.

Menurutnya, kemakmuran petani tidak akan tercapai tanpa pembenahan ongkos logistik dan sistem pengairan yang optimal.

“Untuk mendorong kemakmuran petani, kami di Komisi V bersama mitra kerja seperti Kementerian PU berfokus pada perbaikan infrastruktur pendukung ketahanan pangan. Salah satunya dengan menekan harga logistik melalui peningkatan kualitas jalan di daerah sentra produksi,” ujar Iwan saat kunjungan kerja ke Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10).

Politisi Gerindra ini menyebut infrastruktur jalan yang rusak menjadi penyebab tingginya ongkos transportasi, sehingga membuat harga pangan melonjak dan merugikan baik petani maupun konsumen.

Logistik Masih Jadi Beban

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat, biaya logistik sektor pertanian Indonesia mencapai 29 persen dari total biaya produksi. Angka ini jauh di atas rata-rata ASEAN yang hanya berkisar 19–21 persen.

Masalah ini diperparah dengan kondisi 34 persen jalan daerah yang dilaporkan Kementerian PU masih rusak ringan hingga berat, terutama di sentra produksi pangan.

Menanggapi hal itu, Iwan menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Program ini telah memasuki tahap ketiga dan menargetkan perbaikan lebih dari 10.000 kilometer jalan dalam dua tahun ke depan.

“Kami minta pemerintah daerah lebih proaktif melengkapi persyaratan administratif agar bisa ikut program ini. Banyak usulan tertunda hanya karena masalah dokumen,” imbuhnya.

Irigasi Jadi Kunci Produktivitas

Tak hanya jalan, Iwan juga menyoroti kondisi irigasi nasional yang memprihatinkan. Dari 7,2 juta hektare lahan irigasi, sekitar 30 persen mengalami kerusakan, yang berpotensi menurunkan produktivitas padi hingga 1,5 juta ton per tahun.

“Kami minta Ditjen Sumber Daya Air memaksimalkan jaringan irigasi dari hulu hingga saluran tersier. Ini penting agar air benar-benar sampai ke sawah petani, bukan hanya ke industri,” tegasnya.

Menurut Iwan, pembangunan jalan dan irigasi harus dilihat sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berdampak langsung bagi kehidupan petani, bukan sekadar proyek fisik.

Dampak Langsung Sudah Terlihat

Indeks Ketahanan Pangan Nasional 2025 menunjukkan bahwa daerah yang mendapatkan dukungan infrastruktur mengalami peningkatan produktivitas hingga 15 persen. Sumatera Selatan, misalnya, mencatat produksi gabah kering giling sebesar 5,8 juta ton pada 2025, naik 8,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Tujuan akhirnya adalah kemakmuran petani. Saat jalan dan irigasi dibangun dengan baik, biaya transportasi turun, panen naik, harga jual stabil. Itu yang sedang kami perjuangkan bersama,” tutup Iwan.