JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menolak keras wacana pelarangan total penggunaan sepeda motor untuk mudik Lebaran. Ia menilai kebijakan semacam itu hanya akan jadi larangan kosong tanpa solusi nyata bagi masyarakat.
“Artinya, kalau itu dilarang semata melarang, jadi nanti kita kayak orang melarang merokok, tapi dia sendiri akhirnya tidak memberikan solusi bagaimana mereka-mereka harus merokok,” ucapnya menyoroti wacana pelarangan angkutan roda dua dalam Launching Survei Konsumsi & Rencana Mudik Lembaga Survei KedaiKOPI, Kamis (12/3/2026).
Wacana pembatasan kendaraan roda dua jelang Lebaran memang selalu memunculkan pro dan kontra. Pendukung pelarangan biasanya mengacu pada faktor keselamatan lalu lintas, sementara mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah tetap mengandalkan motor sebagai transportasi utama karena fleksibel, cepat, dan murah.
Trubus menekankan pemerintah sebaiknya mengambil langkah lebih bijak dan menyeluruh ketimbang sekadar melarang. Prioritas utama tetap keselamatan, tapi tanpa mengabaikan realitas ekonomi pemudik.
Salah satu usulnya adalah mengatur batas penumpang motor antarkota. Ia menyoroti bahaya pemudik yang nekat mengangkut seluruh keluarga.
“Nah, itu kalau bisa, anak kecilnya yang jangan ikut, artinya itu, kalau memang suami istri saja, cukup aja berdua,” paparnya.
Selain itu, pemerintah bisa memberikan insentif khusus bagi pemudik motor lintas provinsi, seperti potongan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, ini bisa jadi pendukung kebijakan yang lebih manusiawi.
“Ini juga pemerintah harus memikirkan bagaimana agar saya mengharapkan sebenarnya pemudik motor ini diberikan insentif oleh pemerintah,” terangnya.
Ia bahkan menyebut contoh diskon hingga 50 persen untuk BBM bagi pemotor mudik, sesuatu yang selama ini belum pernah diterapkan, padahal pemilik mobil kerap mendapat potongan tarif tol.
“Misalnya diskon 50%, begitu maksud saya,” jelasnya.
Trubus juga menggarisbawahi kondisi banyak motor pemudik yang sudah uzur dan dipaksakan melaju jarak jauh karena keterbatasan ekonomi serta minimnya pilihan transportasi lain.
“Karena enggak semua pemotor, itu motornya berkualitas baik, ada juga motornya itu sangat, ya kondisinya namanya satu-satunya cuma punya itu,” urainya.
“Terus enggak ada kendaraan punya yang lain, terpaksa menggunakan motor itu,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa insentif diskon BBM bisa menyisakan dana cadangan bagi pemudik untuk keperluan darurat, seperti perbaikan motor mogok di jalan.
“Nah, maksud saya ada safe tabungan yang bisa dipakai kalau misalnya tiba-tiba motornya mogok, atau tiba-tiba motornya banyak ngembos,” ungkapnya.
“Itu bisa untuk ada uang untuk mengganti, gitu lho,” tutupnya.
Hasil Survei
Ada pun Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei rencana mudik terbaru bertajuk “Survei Pola Rencana Mudik 2026” secara daring pada Kamis, (12/3/2026). Survei rencana mudik ini dilakukan secara daring melalui kuesioner yang disebarkan di internet terhadap 1.053 Warga Negara Indonesia berusia 17-55 tahun pada 26 Februari hingga 7 Maret 2026.
Berdasarkan hasil survei ini, minat masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2026 tetap tinggi meski kondisi ekonomi masih menjadi hambatan bagi sebagian rumah tangga.
Survei KedaiKOPI mencatat 85,1 persen atau sekitar 895 responden berencana mudik tahun ini, dan 73,2 persen di antaranya merupakan pemudik rutin tahunan.
“Kenapa sih responden itu melakukan mudik? Ternyata memang alasannya adalah kembali ke kampung halaman, di mana berkumpul dengan orang tua, keluarga, itu menjadi alasan yang cukup konsisten bagi hampir semua responden,” kata Ashma Nur Afifah, Head of Researcher Lembaga Survei KedaiKOPI, Kamis.
Ia pun menjelaskan, sekitar 15 persen memilih untuk tidak mudik ke kampung halaman tahun ini. Alasannya pun beragam, mulai dari faktor ekonomi (42 persen) hingga ingin berlibur di tempat lain (16,6 persen).
“Untuk alasan kenapa orang tidak melakukan mudik sebesar 15 persen kurang itu didorong utamanya adalah karena ketidakstabilan ekonomi rumah tangga yang di mana mereka tidak mampu secara ekonomi untuk melakukan mudik, yang kedua adalah memang tidak mempunyai kampung halaman atau sudah tinggal dan besar di daerah domisili yang sekarang,” ujar Ashma.
Ashma pun menjelaskan, ketertarikan terhadap program mudik gratis juga besar, di mana sekitar 53,3 persen responden berminat untuk mengikuti mudik gratis.
“Walau memang baru 8,9 persen yang mendapatkan kuota tiketnya, yang udah secure tiketnya, sedangkan 44,4 persen itu masih mencari lagi, masih menunggu kuota mudik gratis,” katanya.
Ashma pun melihat minat masyarakat terhadap program mudik gratis pun melonjak dari tahun lalu. Diketahui, survei KedaiKOPI pada tahun 2025 mencatat hanya 39 persen masyarakat yang berminat ikut program mudik gratis.
“Terdapat 10 persen lebih kenaikan orang yang berminat ikut mudik gratis tahun ini, karena banyak yang ingin ikut maka saran dari orang-orang yang ingin ikut mudik gratis pun adalah memperbanyak kembali armada diberangkatkan untuk mudik gratis dan juga permudah proses pendaftaran serta calo harus dihilangkan,” kata Ashma.
Soal transportasi, Ashma menjelaskan 57,3 persen responden memilih moda umum, yang di mana setengahnya lewat bus, travel, atau shuttle (56,3 persen). Ia pun menyoroti pengguna kendaraan pribadi (33 persen) terbagi hampir merata antara mobil (48 persen) dan motor (52 persen).
Yang menarik, survei KedaiKOPI memotret sebanyak 65,8 persen responden setuju kalau sepeda motor dilarang untuk menjadi moda transportasi antar provinsi atau mudik. Padahal, sebagian kecil responden menilai sepeda motor masih menjadi favorit oleh pemudik karena waktu tempuh yang cepat dan bisa menghindari kemacetan.
“Yang setuju akan larangan sepeda motor itu banyak datangnya dari pengguna non-sepeda motor, ada mobil, pesawat, dan sebagainya, terutama yang pengguna kapal laut, paling banyak 79,1 persen,” katanya.
