Pemerintah Harus Waspada Bumerang Politik Akibat Komunikasi yang Buruk
Ilustrasi Indonesia Gelap. (Dok: Istimewa) JAKARTA – Sejumlah tagar gerakan masyarakat yang ramai di media sosial, seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu, dinilai tidak mendapat respons yang memadai dari pemerintah.
Direktur Eksekutif Trias Politica Strategis, Agung Baskoro, menilai hal itu wajar dikarenakan komunikasi publik dari pemerintah yang kerap bermasalah.
Menurut Agung, komunikasi publik dari para pejabat pemerintah, khususnya menteri, sering menjadi masalah karena cenderung mengabaikan publik sebagai fokus utama.
“Seringkali ada anggapan bahwa arahan atau tanggapan kepada publik tidak terlalu penting, padahal komunikasi publik adalah kunci untuk menilai apakah kinerja pemerintah berjalan efektif dan efisien,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa jika komunikasi publik tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menjadi bumerang politik bagi pemerintah di masa mendatang.
“Oleh karena itu, para pembantu presiden perlu lebih berhati-hati dan mawas diri dalam memberikan pernyataan atau tanggapan, baik dalam situasi formal maupun informal,” tegas Agung.
Baca: Hensa: Pemerintah Gagal Tangkap Esensi dari Bermacam Tagar Seperti #KamiBersamaSukatani
Agung juga menyoroti bahwa publik kerap menganggap setiap pernyataan dari pejabat sebagai sikap resmi yang tunggal.
“Padahal, ada situasi teknis dan hal-hal substantif lain yang melatarbelakangi. Sayangnya, kita harus akui bahwa banyak pejabat publik yang tidak siap menghadapi wawancara atau memberikan respons yang tepat,” katanya.
Sebagai contoh, ia menyinggung respons pemerintah terhadap isu #IndonesiaGelap yang dinilai emosional, bercanda, dan kurang sesuai dengan konteks.
“Respons seperti ini sangat disayangkan. Ke depan, hal ini harus diperbaiki. Pejabat publik perlu lebih hati-hati saat berbicara, terutama ketika kamera sedang menyala,” lanjutnya.
Agung berharap pernyataan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik.
“Publik menanti sikap yang jelas dan terukur, bukan respons yang terkesan asal-asalan,” pungkasnya.
