Pembatasan Akses Teknologi: Microsoft Pangkas Layanan Cloud dan AI untuk Militer Israel

Raksasa teknologi Amerika Serikat, Microsoft, mengambil langkah signifikan dengan membatalkan sebagian akses komputasi awan (cloud computing) dan kecerdasan buatan (AI) yang sebelumnya disediakan untuk militer Israel. Keputusan ini diambil setelah perusahaan tersebut menemukan adanya potensi pelanggaran ketentuan layanan yang berkaitan dengan aktivitas pengawasan massal.

Kebijakan pembatasan ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua dan Presiden Microsoft, Brad Smith, melalui memo internal kepada karyawan pada Kamis (25/9). Tindakan ini merupakan respons langsung terhadap laporan investigasi media yang mengklaim bahwa teknologi Microsoft digunakan untuk memata-matai jutaan warga Palestina.

Laporan tersebut, yang dipublikasikan oleh konsorsium jurnalis internasional, menuduh Unit 8200, unit elit perang siber militer Israel, memanfaatkan platform cloud Azure milik Microsoft. Azure diklaim digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data panggilan telepon dalam skala masif yang diperoleh melalui pengawasan di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Smith mengakui bahwa, meskipun penyelidikan internal masih berlangsung, Microsoft telah menemukan bukti awal yang mendukung elemen-elemen kunci dalam laporan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan merasa perlu untuk menonaktifkan langganan dan layanan tertentu, termasuk penggunaan penyimpanan cloud dan teknologi AI, bagi unit militer Israel yang terkait.

Keputusan ini menggarisbawahi upaya Microsoft untuk menegakkan kembali Ketentuan Layanan (ToS) dan prinsip etika perusahaan, yang secara tegas melarang penggunaan teknologi mereka untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Smith menekankan bahwa Microsoft tidak menyediakan teknologi yang secara eksplisit dirancang untuk pengawasan massal tersebut.

Kontrak kerja sama antara Microsoft dan militer Israel telah lama menjadi sorotan dan memicu tekanan internal yang signifikan. Sebelumnya, perusahaan teknologi tersebut menghadapi protes keras dari sekelompok karyawan yang menamakan diri mereka ‘No Azure for Apartheid,’ menuntut perusahaan untuk mengakhiri kontrak teknologi dengan entitas pertahanan Israel.

Ketegangan internal ini pernah memuncak, bahkan menyebabkan Microsoft memecat beberapa karyawan pada bulan Mei karena secara terbuka menyuarakan protes mereka terhadap kontrak AI perusahaan dengan militer Israel dalam acara-acara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan terbaru ini datang setelah melalui gejolak dan perdebatan etika yang panjang di dalam tubuh korporasi.

Meskipun memutus akses layanan yang sensitif, Smith juga memastikan bahwa keputusan ini tidak memengaruhi semua bentuk kerja sama lainnya dengan pemerintah Israel. Microsoft tetap melanjutkan pekerjaannya dalam membantu melindungi keamanan siber Israel dan negara-negara lain di Timur Tengah, membedakan antara layanan yang bersifat pertahanan keamanan umum dan yang terkait langsung dengan pengawasan sensitif.

Berdasarkan laporan, Unit 8200 militer Israel dikabarkan telah berupaya memindahkan data dalam volume besar dari server Azure, tepat setelah Microsoft memulai penyelidikan internalnya. Data tersebut dilaporkan akan dialihkan ke platform layanan cloud milik pesaing, Amazon Web Services (AWS), mengindikasikan upaya cepat untuk mengatasi pemutusan akses dari Microsoft.

Keputusan Microsoft ini dipandang oleh para aktivis dan pengamat etika teknologi sebagai langkah penting, meskipun bersifat parsial. Hal ini kembali memicu diskusi global mengenai batas tanggung jawab moral perusahaan teknologi besar dalam mengendalikan bagaimana produk dan layanan canggih, seperti AI dan cloud computing, digunakan di zona konflik dan dalam operasi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.