SURABAYA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai menyerap aspirasi masyarakat dan membahasnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
“Melalui Rakernas yang pertama, merekomendasikan bahwa pilkada secara langsung, itulah sikap politik dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Hasto, Pilkada langsung merupakan amanah reformasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Mekanisme ini juga memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah selama lima tahun, sehingga tidak mudah digulingkan melalui parlemen.
“Dengan dipilih langsung, maka masa jabatan kepala daerah bersifat tetap lima tahun. Ada jaminan kepastian masa jabatan dan tidak mudah untuk dijatuhkan melalui parlemen,” ucap dia.
Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa Pilkada langsung mendorong rasa tanggung jawab kepala daerah terhadap janji-janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat.
“Ini kan suara rakyat, kemudian di parlemen, di DPR RI (Republik Indonesia), kami yakin DPR RI juga akan mendengarkan suara rakyat tersebut,” ujar Hasto.
PDIP berencana segera membuka dialog dengan pimpinan partai dan fraksi lain untuk menjelaskan posisi ini. Hasto optimistis banyak partai yang memiliki komitmen serupa terhadap aspirasi rakyat.
“Kami akan berdialog, lakukan langkah-langkah, memberikan penjelasan kepada pimpinan partai, pimpinan fraksi. Saya yakin semua juga punya komitmen yang sama terhadap rakyat,” tutup dia.
Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mengemuka setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto serta Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan mekanisme tersebut dalam perayaan HUT ke-61 partainya di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Usulan ini memicu perdebatan luas di tengah kekhawatiran publik terhadap potensi mundurnya demokrasi pasca-reformasi.
Berikut beberapa visual terkait pernyataan Hasto Kristiyanto dan isu Pilkada langsung:
Dan gambaran demonstrasi terkait isu demokrasi terkini:
Isu ini terus bergulir dan menjadi perhatian berbagai kalangan menjelang pembahasan lebih lanjut di tingkat nasional.
