PDI-P Larang Kepala Daerah Ikut Retret, Hensa: Kalau Mereka Pindah Partai Atas Nama Rakyat, Bagaimana?

JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) memberikan tanggapan mengenai surat instruksi PDI Perjuangan (PDI-P) yang melarang kepala daerah terpilih dari partai tersebut untuk menghadiri retreat yang diadakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hensa menilai bahwa PDI Perjuangan perlu memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai maksud dan tujuan dari surat instruksi tersebut.

“Kepala daerah itu sudah menjadi pejabat publik, dipilih oleh rakyat, bukan sekadar kader partai. Jadi, jika ada surat dari partai yang melarang mereka hadir di acara negara, PDI Perjuangan harus menjelaskan lebih lanjut,” tegasnya.

Lebih jauh, Hensa berpendapat bahwa surat larangan tersebut dapat menimbulkan dua dampak bagi situasi politik saat ini.

Pertama, surat larangan itu berpotensi membuat kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak sejalan dengan Prabowo.

“Mungkin saja, surat larangan itu membuat kepala daerah usungan PDI-P tidak sejalan dengan pemerintah karena surat edaran tersebut,” kata Hensa.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa surat larangan tersebut dapat mendorong kepala daerah PDI-P untuk berpindah partai demi rakyat.

Hensa menekankan, PDI Perjuangan harus mempertimbangkan kemungkinan kepala daerah yang diusung mereka mungkin akan keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka.

“Apakah PDI Perjuangan sudah mempertimbangkan kemungkinan ini? Itu yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

Hensa juga menekankan pentingnya PDI Perjuangan berhati-hati dalam menyikapi situasi ini agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

“Jangan sampai disalahartikan bahwa PDI Perjuangan sedang melawan negara atau tidak mengikuti arahan kepala negara,” katanya.

Penjelasan dari PDI Perjuangan diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa langkah partai tersebut tidak dianggap sebagai konfrontasi terhadap pemerintahan yang sah.

Hensa menegaskan pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.

“Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai. PDI harus menjelaskan ini agar tidak ada salah paham,” kata Hensa.

Pemerintah wajib beri keterangan juga

Ia juga meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai sifat acara retreat tersebut, apakah wajib atau tidak.

“Jika itu tidak wajib, jelaskan. Jika wajib, beri sanksi bagi kepala daerah yang tidak hadir,” kata Hensa.

Kejelasan dari pemerintah sangat penting untuk mencegah kebingungan di masyarakat.

“Pemerintah sebaiknya menjelaskan agar ini tidak bikin gaduh satu Indonesia,” pungkasnya.

PDI-P larang kepala daerah ikut retret Prabowo

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retreat yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Surat itu keluar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku.

Dikutip dari Antara, instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dan diterbitkan Kamis (20/2/2025).

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.

Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.

Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi.

Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.

“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua.

Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.