JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendesak pemerintah untuk tetap membuka peluang penerimaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri dalam penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menekankan bahwa prinsip kemanusiaan bersifat universal dan tidak terbatas oleh batas negara. Indonesia sendiri, kata dia, sering aktif memberikan bantuan kepada negara lain yang mengalami bencana.
“Sebenarnya kemanusiaan itu universal. Kemanusiaan itu tidak berbicara tentang negara. Ketika ada warga dunia yang menjadi korban, Indonesia juga aktif membantu,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Senin (29/12/2025).
Oleh karena itu, Hasto menilai bantuan dari negara lain untuk korban bencana di tiga provinsi tersebut sepatutnya diterima, terutama jika sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Nah sehingga berbagai pintu-pintu kemanusiaan dari bangsa-bangsa lain itu juga sebaiknya dari apa yang dilaporkan dari tim relawan kami itu sebaiknya untuk dapat dibuka,” kata Hasto.
Hasto menambahkan, sikap terbuka terhadap bantuan asing bukanlah kesalahan, melainkan selaras dengan nilai kemanusiaan yang tidak mengenal batas wilayah atau kepentingan politik.
“Karena Indonesia juga aktif memberikan bantuan-bantuan ke negara-negara lain ketika rakyatnya menjadi korban. Jadi universal sifatnya, tidak mengenal batas karena itu muncul dari hati nurani,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia belum membuka pintu lebar untuk bantuan asing dalam penanganan bencana tersebut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani secara mandiri.
“Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Prabowo juga menyentil adanya pihak yang mendorong penetapan status bencana nasional untuk wilayah terdampak.
Polemik sempat muncul terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang bantuan medis dari Malaysia yang nilainya dianggap kecil dibandingkan upaya dalam negeri. Pernyataan itu memicu respons dari masyarakat Malaysia.
Menanggapi kritik, Tito kemudian mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud merendahkan bantuan tersebut.
“Saya ingin mengklarifikasi apa yang saya jelaskan pada saat podcast saya dengan Pak Helmy Yahya. Jadi saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan dukungan bantuan dari saudara-saudara kita yang dari Malaysia. Sama sekali tidak bermaksud itu, ya,” kata Tito saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Tito menegaskan penghargaannya terhadap kepedulian Malaysia, termasuk diaspora Aceh di sana.
“Sekali lagi saya menghormati saudara-saudara kita di Malaysia, termasuk juga saudara-saudara kita yang diaspora Aceh. Tentu memiliki kewajiban moral untuk membantu. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Saya menghormati,” ujar mantan Kapolri itu.
Ia menambahkan, pemerintah telah bekerja keras sejak awal, dan yang ditekankan adalah apresiasi terhadap upaya dalam negeri.
“Tapi saya tidak bermaksud mengecilkan, saya lebih maksudkan kepada pemberitaan-pemberitaan itu, tolonglah yang di dalam negeri yang sudah banyak membantu dan sudah sangat bekerja sangat keras juga diberikan apresiasi. Kira-kira seperti itu maksud saya,” kata Tito.
“Tentu tidak ada yang maksud negatif sedikit pun dari saya kepada pemerintah Malaysia ataupun kepada warga Malaysia apalagi kepada diaspora Aceh di Malaysia,” ujar dia.
