Muzani Ingatkan Menteri Kabinet Merah Putih: Jangan Bikin Gaduh dengan Kebijakan Kurang Matang

JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani mengingatkan para menteri di Kabinet Merah Putih agar tidak membuat kegaduhan dengan kebijakan yang kurang matang. Ia juga meminta para menteri untuk tidak menjadi beban bagi Presiden Prabowo Subianto.

Peringatan ini disampaikan Muzani menyusul sejumlah kebijakan di tingkat kementerian yang memicu polemik di masyarakat. Kegaduhan tersebut baru mereda setelah Presiden turun tangan langsung untuk menyelesaikannya.

“Para pembantu Presiden perlu memberikan kajian yang lebih komprehensif, lebih mendalam. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak menjadi masalah baru di tingkat presiden,” kata Muzani yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Rabu (25/6/2025).

Muzani menyoroti sejumlah kebijakan yang memicu keresahan publik, salah satunya sengketa batas wilayah empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Menurutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seharusnya mampu menyelesaikan masalah ini melalui kajian teknokratik yang memadai.

“Masalah seperti ini sebenarnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian. Tidak harus Presiden yang turun tangan langsung,” ungkap Sekjen Partai Gerindra itu.

Muzani menegaskan, Presiden seharusnya fokus pada isu-isu strategis yang berdampak besar bagi pembangunan nasional.

“Presiden perlu difokuskan pada persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih bermakna, dan berdampak luas bagi kepentingan bangsa ke depan,” tegasnya.

Sejumlah kebijakan paksa Presiden Prabowo turun tangan

Selama delapan bulan pemerintahan berjalan, sejumlah kebijakan menteri memaksa Presiden turun tangan.

Pertama, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang akhirnya dibatalkan setelah menuai protes.

Kedua, larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram, yang menyebabkan warga kesulitan hingga harus antre berjam-jam. Kebijakan ini juga dibatalkan Presiden.

Ketiga, penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) 2024 yang memicu kekecewaan. Presiden akhirnya memerintahkan percepatan pengangkatan paling lambat Juni 2025.

Keempat, polemik tambang di Raja Ampat yang dicabut izinnya oleh Presiden setelah protes keras masyarakat.

Kelima, sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara yang memicu ketegangan di Aceh. Presiden, yang sedang berkunjung ke luar negeri, kembali turun tangan untuk membatalkan keputusan tersebut.

Terakhir, masalah isolasi masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu, selama empat bulan, diselesaikan melalui Instruksi Presiden (Inpres).

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa), mendukung pernyataan Muzani. Meski Presiden menyatakan cukup puas dengan kinerja menteri, Hensa menilai ada sejumlah kebijakan bermasalah, terutama dari sisi komunikasi.

“Pak Prabowo bilang puas. Tapi menurut saya, ada ya yang bermasalah. Terutama dari segi komunikasi. Misalnya, soal empat pulau Aceh dan Sumatera Utara, dan hal kontroversi lainnya,” kata Hensa, dikutip dari Rakyat Merdeka, Kamis (26/6/2025).