JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau ulang keterlibatannya dalam Board of Peace, forum perdamaian Gaza besutan Presiden AS Donald Trump.
MUI bahkan secara tegas menyarankan agar Indonesia mengambil opsi untuk menarik diri dari keanggotaan lembaga tersebut karena dianggap tidak berpihak pada keadilan bagi bangsa Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai keputusan bergabungnya Indonesia ke dalam forum tersebut sebagai langkah yang janggal.
Ia menyoroti komposisi anggota serta inisiator di balik lembaga tersebut yang dinilai kontradiktif dengan semangat kemerdekaan Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya dikutip MUI Digital, Rabu (28/1/2026).
Kiai Cholil menjelaskan bahwa keterlibatan tokoh-tokoh tertentu menjadi alasan kuat mengapa forum ini patut dipertanyakan kredibilitasnya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” ujarnya.
Selain persoalan representasi negara, pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini juga membeberkan adanya biaya keanggotaan yang dibebankan kepada Indonesia. Hal ini menambah daftar alasan baginya untuk meminta Kepala Negara segera mengambil sikap tegas.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja,” tegasnya.
Senada dengan Kiai Cholil, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, memberikan kritik yang lebih mendalam dari sisi struktural.
Ia menilai keberadaan Board of Peace justru berisiko melanggengkan penindasan melalui instrumen diplomasi yang bias.
“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” kata Prof Sudarnoto.
Bagi MUI, inisiatif perdamaian yang digagas Trump tersebut hanyalah sebuah ‘perdamaian semu’. Prof Sudarnoto menegaskan bahwa meletakkan Israel sebagai anggota setara tanpa status sebagai kekuatan pendudukan adalah sebuah kesalahan fatal yang mengabaikan sejarah panjang konflik di kawasan tersebut.
“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tegasnya.
Meski menghargai keinginan pemerintah Indonesia untuk aktif di kancah global, MUI memberikan peringatan keras bahwa keterlibatan Indonesia jangan sampai menjadi tameng moral bagi skema yang merugikan kedaulatan Palestina.
Menurutnya, skema ini hanya fokus pada manajemen stabilitas kawasan alih-alih kemerdekaan hakiki.
“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” pungkas Sudarnoto.
