JAKARTA – Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menagih janji politik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal penyediaan angkutan umum yang lebih luas dan terjangkau, termasuk kemungkinan tarif gratis saat kapasitas penuh, sebagaimana disampaikan saat kampanye Pemilu 2024.
Hingga kini, pengembangan transportasi umum di daerah masih minim. Djoko mencatat hanya 42 pemerintah daerah yang memiliki layanan angkutan umum perkotaan yang relatif memadai.
“Kalau kami melihat, mengingatkan Presiden Prabowo dan Gibran itu berjanji pada saat kampanye kemarin, janjinya adalah menyediakan angkutan umum, bahkan Presiden bilang kalau perlu gratis. Nah, ini nampaknya tidak ada satu pun kalimat transportasi umum, dan sampai sekarang Pak Prabowo nggak pernah ngomong transportasi umum itu enggak pernah, kita harus ingatkan, ini janji politik,” kata Djoko.
Menurutnya, penguatan transportasi umum di daerah menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan, termasuk saat mudik Lebaran mendatang.
“Kalau transportasi di daerah itu bagus, itu otomatis orang enggak mau lah naik sepeda motor itu juga capek, pribadi tetap ada mungkin namun tidak akan sebanyak sekarang ini,” ujarnya.
Djoko memperkirakan tren perjalanan mudik Lebaran tahun ini tidak jauh berbeda dengan periode libur Natal dan Tahun Baru sebelumnya yang menunjukkan penurunan mobilitas. Kelesuan ekonomi dan pelemahan daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan untuk mudik.
”Saya kira mudik kali ini hampir sama dengan Natal dan Tahun Baru kemarin yang mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah kelesuan ekonomi yang cukup berpengaruh,” ujar Djoko.
Program mudik gratis tetap menjadi alternatif populer di tengah kondisi tersebut. Selain pemerintah pusat, sejumlah pemerintah daerah turut menyelenggarakan program serupa, seperti di provinsi-provinsi Sumatera (Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hingga Lampung), serta di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan Maluku Utara untuk mobilitas antarpulau.
Di Jawa, misalnya, DKI Jakarta biasanya mengantarkan pemudik, sementara Jawa Tengah menjemput di daerah tujuan.
”Jakarta (program mudik gratis) biasanya mengantarkan pemudik, sedangkan Jawa Tengah menjemput mereka di daerah tujuan,” kata Djoko.
Meski demikian, Djoko menilai program-program mudik gratis itu masih perlu pengelolaan lebih terintegrasi, salah satunya melalui satu platform nasional untuk mengoordinasikan kuota dari pemerintah pusat, daerah, maupun perusahaan agar tidak ada kursi terbuang.
“Ya (perlu ada) satu platform sehingga tidak semua mubazir (kuota mudik gratis), kami setiap mudik gratis coba melihat itu terkadang ada yang memang tidak terisi, artinya bagi yang tidak melakukan mudik mungkin dia sudah mendaftar kemudian tidak (jadi berangkat), jadi dia laporkan itu sehingga (kuota) itu bisa diisi orang lain,” ujar Djoko.
Di sisi lain, moda transportasi laut berpotensi besar sebagai alternatif murah dibanding pesawat, terutama untuk perjalanan antarpulau seperti dari Kalimantan ke Jawa atau Sulawesi ke Jawa. Djoko menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan, termasuk tempat istirahat yang memadai bagi penumpang.
”Yang penting pelabuhan menyediakan tempat istirahat yang memadai bagi penumpang sebelum keberangkatan,” ujarnya.
Ke depan, ukuran keberhasilan pengelolaan mudik tidak lagi hanya kelancaran lalu lintas yang sudah relatif terkendali, melainkan penurunan signifikan penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh demi keselamatan.
”Ukuran keberhasilan seharusnya bukan hanya kelancaran, melainkan apakah penggunaan sepeda motor untuk mudik bisa berkurang,” kata Djoko.
Hasil Survei
Ada pun Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei rencana mudik terbaru bertajuk “Survei Pola Rencana Mudik 2026” secara daring pada Kamis, (12/3/2026). Survei rencana mudik ini dilakukan secara daring melalui kuesioner yang disebarkan di internet terhadap 1.053 Warga Negara Indonesia berusia 17-55 tahun pada 26 Februari hingga 7 Maret 2026.
Berdasarkan hasil survei ini, minat masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2026 tetap tinggi meski kondisi ekonomi masih menjadi hambatan bagi sebagian rumah tangga.
Survei KedaiKOPI mencatat 85,1 persen atau sekitar 895 responden berencana mudik tahun ini, dan 73,2 persen di antaranya merupakan pemudik rutin tahunan.
“Kenapa sih responden itu melakukan mudik? Ternyata memang alasannya adalah kembali ke kampung halaman, di mana berkumpul dengan orang tua, keluarga, itu menjadi alasan yang cukup konsisten bagi hampir semua responden,” kata Ashma Nur Afifah, Head of Researcher Lembaga Survei KedaiKOPI, Kamis.
Ia pun menjelaskan, sekitar 15 persen memilih untuk tidak mudik ke kampung halaman tahun ini. Alasannya pun beragam, mulai dari faktor ekonomi (42 persen) hingga ingin berlibur di tempat lain (16,6 persen).
“Untuk alasan kenapa orang tidak melakukan mudik sebesar 15 persen kurang itu didorong utamanya adalah karena ketidakstabilan ekonomi rumah tangga yang di mana mereka tidak mampu secara ekonomi untuk melakukan mudik, yang kedua adalah memang tidak mempunyai kampung halaman atau sudah tinggal dan besar di daerah domisili yang sekarang,” ujar Ashma.
Ashma pun menjelaskan, ketertarikan terhadap program mudik gratis juga besar, di mana sekitar 53,3 persen responden berminat untuk mengikuti mudik gratis.
“Walau memang baru 8,9 persen yang mendapatkan kuota tiketnya, yang udah secure tiketnya, sedangkan 44,4 persen itu masih mencari lagi, masih menunggu kuota mudik gratis,” katanya.
Ashma pun melihat minat masyarakat terhadap program mudik gratis pun melonjak dari tahun lalu. Diketahui, survei KedaiKOPI pada tahun 2025 mencatat hanya 39 persen masyarakat yang berminat ikut program mudik gratis.
“Terdapat 10 persen lebih kenaikan orang yang berminat ikut mudik gratis tahun ini, karena banyak yang ingin ikut maka saran dari orang-orang yang ingin ikut mudik gratis pun adalah memperbanyak kembali armada diberangkatkan untuk mudik gratis dan juga permudah proses pendaftaran serta calo harus dihilangkan,” kata Ashma.
Soal transportasi, Ashma menjelaskan 57,3 persen responden memilih moda umum, yang di mana setengahnya lewat bus, travel, atau shuttle (56,3 persen). Ia pun menyoroti pengguna kendaraan pribadi (33 persen) terbagi hampir merata antara mobil (48 persen) dan motor (52 persen).
Yang menarik, survei KedaiKOPI memotret sebanyak 65,8 persen responden setuju kalau sepeda motor dilarang untuk menjadi moda transportasi antar provinsi atau mudik. Padahal, sebagian kecil responden menilai sepeda motor masih menjadi favorit oleh pemudik karena waktu tempuh yang cepat dan bisa menghindari kemacetan.
“Yang setuju akan larangan sepeda motor itu banyak datangnya dari pengguna non-sepeda motor, ada mobil, pesawat, dan sebagainya, terutama yang pengguna kapal laut, paling banyak 79,1 persen,” katanya.
