Meski Gabung BRICS, Prabowo Sebut Proses OECD Jalan Terus

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan melanjutkan proses aksesi untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) usai resmi menjadi anggota penuh BRICS.
Prabowo menyatakan bahwa proses transisi Indonesia menuju keanggotaan penuh BRICS sedang berlangsung, memperkuat posisinya dalam kerja sama ekonomi global.
Selain Indonesia, aliansi BRICS kini mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
“Juga ada kebijakan internasional kita, yaitu bahwa Indonesia bergabung ke BRICS, sudah dinyatakan bahwa kita diterima di BRICS, ya. Ini sedang prosesnya, transisinya sedang berjalan,” kata Prabowo dikutip dari Antara.
Presiden menegaskan aksesi Indonesia ke OECD terus berlangsung sebagai langkah menjaga posisi netral dan tidak memihak blok tertentu.
Baca juga: Prabowo Bentuk Bank Emas Pertama di Indonesia
Presiden berkomitmen menyelesaikan CEPA dengan berbagai negara untuk mengurangi atau menghapus tarif bea masuk guna meningkatkan perdagangan internasional.
“Kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD, yang terakhir kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerja sama Indonesia kita Indonesia-Uni Eropa, CEPA juga,” ucap Prabowo.
World Governments Summit
Dalam World Governments Summit 2025, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan.
Selain OECD, Indonesia juga berupaya memperluas keterlibatan dalam kerja sama ekonomi global melalui CPTPP dan Forum Indo-Pasifik guna memperkuat perdagangan.
Forum kerja sama tersebut dipercaya mengusung dialog setara, mempromosikan kolaborasi, serta menghindari konflik dan ketegangan dalam hubungan internasional.
Bagi Presiden Prabowo, sikap Indonesia mencerminkan prinsip politik bebas aktif yang menolak ketergantungan pada kekuatan global tertentu dalam diplomasi internasional.