JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan rencana tegas untuk membatasi ekspansi minimarket di wilayah pedesaan. Ia menilai keberadaan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret sudah terlalu mendominasi hingga berpotensi mengancam keberlangsungan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri dalam rapat dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 12 November 2025 lalu.
Menurut Yandri, minimarket telah merajalela di berbagai pelosok, sehingga sulit bagi Kopdes untuk bersaing secara sehat. Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi karena dominasi ritel besar selama ini.
“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Ya itu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya, kalau mereka sudah sangat besar sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” paparnya.
“Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” sambung Yandri.
Ketua Komisi V DPR Lasarus mendukung gagasan tersebut, dengan menekankan prioritas ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih atau BUMDes. Namun, ia mengingatkan perlunya roadmap yang matang agar kebijakan tidak menimbulkan gejolak.
“Jadi, saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga, Pak, untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti kita pemerintah mengambil ini,” ucap Lasarus.
Di sisi lain, muncul kritik dari kalangan pekerja. Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite menilai pendekatan eliminatif berisiko menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya lapangan kerja dan ketidakpastian iklim usaha.
“Semangat membangun kopdes sangat baik dan harus didukung, tetapi jangan sampai pendekatannya eliminatif. Menutup ritel modern bukan solusi strategis, apalagi sektor ini menyerap ratusan ribu tenaga kerja, dan menjadi bagian penting dari rantai distribusi nasional,” katanya pada Senin (23/2/2026).
Arnod juga menilai wacana ini kurang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penciptaan 19 juta lapangan kerja di era Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan keputusan pembatasan ada di tangan pemerintah daerah. Ia telah berkomunikasi dengan pihak ritel modern untuk mendorong kolaborasi dengan Kopdes.
“Saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman yang dari Indomaret, Pak Franky Walirang, dengan teman-teman dari Alfamart, bahwa sebenarnya koperasi desa ini bisa tetap bekerja sama dengan siapapun,” katanya.
Yandri kemudian menegaskan klarifikasi pada Selasa (24/2/2026) di Serang, Banten. Pembatasan bukan berarti menutup gerai yang sudah ada, melainkan menghentikan penerbitan izin baru, khususnya di desa-desa saat Kopdes Merah Putih mulai beroperasi.
“Yang sudah ada silakan tetap berjalan. Kami tidak pernah mengatakan akan menutup Alfamart atau Indomaret yang sudah ada. Namun, karena retail modern kini sudah masuk ke desa-desa, kami mohon para pemangku kepentingan tidak lagi mengeluarkan izin baru,” tegasnya.
Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah berharap kebutuhan masyarakat desa terpenuhi oleh usaha warga sendiri, sehingga keuntungan kembali untuk pembangunan desa.
