Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kepada para pejabat publik, khususnya di lingkungan Kabinet Merah Putih, agar lebih berhati-hati dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Hal ini menyusul kemunculan surat berkop Kementerian UMKM yang meminta pendampingan terhadap perjalanan istrinya ke beberapa negara Eropa.
Pernyataan tersebut disampaikan Mensesneg usai mendapat penjelasan langsung dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Menurut penuturan Maman, seluruh perjalanan istrinya ditanggung secara pribadi dan tidak menggunakan fasilitas atau anggaran negara.
Prasetyo menegaskan bahwa polemik sejauh ini tidak sampai kepada Presiden Prabowo Subianto. “Cukup kami selesaikan secara internal,” ujarnya.
Sebelumnya, surat bernomor resmi Kementerian UMKM itu meminta pendampingan diplomatik dari enam kedutaan dan satu konsulat Indonesia dalam kunjungan sang istri yang disebut sebagai “misi budaya.” Surat tersebut memicu perhatian publik karena menampilkan kop resmi kementerian, padahal yang bersangkutan bukan pejabat negara.
Menanggapi itu, Maman mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dokumen-dokumen pendukung dan klarifikasi resmi. Ia menegaskan tidak ada perintah darinya untuk pembuatan surat tersebut dan mengaku tidak mengetahui asal muasal dokumen yang viral itu.
Menurut keterangan Maman, kunjungan istrinya ke Eropa dilakukan utamanya untuk mendampingi putrinya yang masih SMP mengikuti festival misi budaya. Semua biaya perjalanan—mulai dari tiket, akomodasi, hingga kebutuhan selama di luar negeri—ditanggung sepenuhnya melalui dana pribadi, demikian menurut dokumen pembayaran yang sudah diserahkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sedang menelaah dokumen yang disampaikan Maman. Selain mengklarifikasi pembayaran, lembaga antirasuah juga mengkaji potensi gratifikasi berupa fasilitas yang diberikan oleh perwakilan diplomatik.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh anggota kabinet agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ia menyebut penting menjaga citra publik dan menghindari tindakan yang bisa memicu kecurigaan.
Polemik ini menimbulkan diskusi di kalangan publik mengenai batas penggunaan fasilitas negara oleh keluarga pejabat. Sebagian netizen menilai bahwa walaupun tidak ada penggunaan anggaran negara, penampilan surat resmi kementerian bisa memberikan kesan berbeda dan berpotensi disalahartikan.
Meski demikian, pihak istana maupun Presiden memilih untuk tidak terlibat langsung menyelesaikan isu ini. Upaya penyelesaian masih ditangani oleh jajaran Kementerian Sekretariat Negara melalui komunikasi langsung dengan Menteri UMKM dan penelaahan internal kementerian bersangkutan.
