Menko Polkam: 81,2 Persen Publik Puas dengan Pemerintahan Prabowo

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2 persen berdasarkan hasil survei pada Juni 2025.

Pernyataan ini disampaikan Budi saat menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI dan para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025).

“Capaian tersebut, alhamdulillah, juga tecermin dalam persepsi publik. Berdasarkan hasil survei bulan Juni 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini mencapai 81,2 persen,” ujar Budi di ruang rapat.

Budi menjelaskan, survei tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh penilaian positif pada lima aspek utama. Aspek sosial dan budaya menjadi yang tertinggi dengan tingkat kepuasan 95,1 persen, diikuti oleh keamanan nasional (83,1 persen), stabilitas politik (70,8 persen), penegakan hukum (67,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen).

“Ini memberikan sinyal kuat bahwa keamanan nasional dan stabilitas politik yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik,” kata dia.

Baca juga: Litbang Kompas: 78,3 Persen Publik Yakin Prabowo Mampu Tuntaskan Kasus Korupsi

Budi juga memaparkan sejumlah capaian kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yang turut mendongkrak kepercayaan publik. Salah satunya adalah keberhasilan Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang mengungkap 62 kasus besar dengan 891 tersangka. Nilai barang bukti dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp 11,5 triliun, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp 1,3 triliun.

“Barang bukti didominasi produk hasil tembakau, tekstil, narkoba elektronik, makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetik,” kata Budi.

Baca juga: 73,6 Persen Publik Puas dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo, Ini Harapan Jimly Asshiddiqie ke Depan

Di sisi lain, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola berhasil menyelamatkan dana negara sebesar Rp 18,5 triliun. Pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 37 menjadi 43 pada 2026.

Dalam hal pemberantasan narkoba, Budi menyoroti pengungkapan kasus narkotika terbesar dalam sejarah Indonesia, yang diperkirakan menyelamatkan 30 juta jiwa. Salah satu operasi signifikan adalah pengungkapan 2 ton sabu di Batam senilai Rp 5 triliun, disertai penyitaan aset tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 126,84 triliun.

Baca juga: AS Serang Iran, Menko Polkam: Indonesia Dorong Semua Pihak Kembali ke Meja Perundingan

Selain itu, upaya pemberantasan perjudian daring juga menunjukkan hasil positif. Budi menyebutkan bahwa Desk Perjudian Daring berhasil menurunkan trafik aktivitas judi online sebesar 60 persen.

“Desk perjudian daring telah berhasil menurunkan traffic perjudian sebesar 60 persen,” kata dia.