Menkeu Purbaya Ingin Tambah Anggaran TKD 2026 untuk Redam Keresahan Daerah
Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa usai dilantik menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dalam sisa masa jabatan periode 2024-2029., Senin (8/9/2025). (Dok. Istimewa) JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana untuk menambah anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026.
Langkah ini diambil untuk merespons keluhan pemerintah daerah yang terpaksa menaikkan tarif pajak, seperti pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2), akibat keterbatasan fiskal.
“Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu,” ujar Purbaya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Untuk mewujudkan rencana ini, Purbaya akan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI guna mendapat persetujuan atas usulan kenaikan anggaran TKD.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, anggaran TKD mengalami penurunan signifikan sebesar 29,3 persen, dari Rp 919,9 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp 650 triliun.
“Nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI), dengan izin Pak Misbakhun, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” kata Purbaya.
Kenaikan anggaran TKD diharapkan dapat menstabilkan kondisi masyarakat di daerah. Sebelumnya, kebijakan kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah, seperti Pati, Jawa Tengah, memicu aksi protes karena dianggap memberatkan warga.
“Tujuannya supaya keresahan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” jelas Purbaya.
Dengan adanya rencana ini, kemungkinan besar RAPBN 2026 akan mengalami penyesuaian.
“Ada perubahan sedikit pasti. Karena kalau kita lihat di anggaran juga meredam keresahan daerah sampai titik tertentu,” ungkap Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
