JAKARTA – Pemerintah telah menyepakati kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya penghematan energi di tengah ancaman krisis global.
Keputusan tersebut kini tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi ke publik.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berlangsung selama beberapa jam.
“Sudah rapat kemarin, hampir tiga atau empat jam, ya, tapi kami sepakat untuk satu suara,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Kamis, 26 Maret 2026.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pembahasan difokuskan pada langkah penghematan energi untuk mengantisipasi dampak krisis akibat konflik di kawasan Asia Barat.
Tito menyebut keputusan mengenai hari pelaksanaan WFH sebenarnya sudah mengarah pada satu pilihan yang disepakati mayoritas menteri. Namun, ia belum bersedia mengungkap detailnya sebelum dilaporkan kepada Presiden.
“Saya enggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari yang sama. Tapi saya enggak menyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” ujarnya.
Ia juga menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan kebijakan tersebut ke publik.
“Tapi saya enggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” kata Tito.
Rencana WFH ini menyasar aparatur sipil negara dan sektor swasta, dengan salah satu opsi yang mengemuka adalah pelaksanaan pada hari Jumat untuk menciptakan akhir pekan lebih panjang.
Kebijakan ini digodok setelah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran sejak akhir Februari 2026.
