Masyarakat Adat Melayu Dorong Komisi VI DPR Kembali Segera Bahas Persoalan Mafia Lahan di Pulau Batam

JAKARTA – Masyarakat adat Melayu meminta agar Komisi VI DPR RI segera kembali membahas persoalan dugaan mafia lahan yang terjadi di Pulau Batam.

Sebelumnya, Masyarakat Adat Melayu melakukan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Komisi VI DPR RI terkait salah satu bangunan saksi sejarah berdirinya provinsi Kepulauan Riau, yaitu Purajaya Hotel.

Bangunan tersebut tidak hanya jadi saksi sejarah, namun menjadi bangunan yang mengadopsi arsitektur khas Melayu.

Mengenai hal tersebut, Ketua Harian Saudagar Rumpun Melayu Provinsi Kepri, Dato’ Wira Zulkamirullah mendorong agar Komisi VI segera memanggil BP Batam dan menetapkan langsung jadwal rapat dengar pendapatnya sesuai dengan hasil kesimpulan RDP dengan perwakilan masyarakat Melayu pada 4 Februari lalu.

“Kami sudah rapat terkait dugaan mafia lahan ini ke Komisi VI kemarin, kami ingin ada kejelasan hasil RDP dengan Komisi VI DPR itu, harus ada jawabannya,” kata Zulkamirullah.

Zulkamirullah, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan, masyarakat melayu sejak awal tidak pernah menolak adanya investasi masuk ke tanah Melayu seperti Batam.

Namun, ia pun juga berpendapat agar masyarakat Melayu juga tetap diberi kesempatan untuk membuka usaha di Pulau Batam, tidak digusur seperti yang dialami Ketua Saudagar Rumpun Melayu Kota Batam Megat Rury Afriansyah dalam kasus perobohan gedung bersejarah Hotel Purajaya Batam.

“Kami tidak pernah menolak adanya investasi masuk, kami suka karena itu membuat kampung kami jadi ramai, tapi tetap keadilan itu harus ada, janganlah yang sudah ada itu digeser, dibuang, diusir,” katanya.

Zulkamirullah pun berharap Komisi VI DPR dapat menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah lahan yang merugikan masyarakat Melayu ini. Karena kasus seperti ini tidak hanya dialami oleh Purajaya Hotel, namun juga ada kasus lainnya akibat mafia lahan di Batam.

Sebab, ia mengatakan, masyarakat Melayu percaya akan komitmen dari DPR untuk menyelesaikan persoalan dugaan mafia lahan tersebut.

“Kami mengapresiasi keputusan Komisi VI kemarin yang segera ingin memanggil BP Batam, ini kan untuk mencari jalan terbaik, itu fair sekali, semoga itu benar-benar komitmen dari para perwakilan rakyat,” kata Zulkamirullah.

“Kami pun juga mengetahui bahwa tidak mungkin (Komisi VI) mengambil keputusan pada hari itu juga, bahwa mereka harus memanggil beberapa pihak yang dibutuhkan (BP Batam), itu yang kita dorong karena kami juga ingin permasalahan ini segera selesai,” lanjutnya.

Diketahui, Komisi VI sempat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah perwakilan masyarakat adat Melayu untuk membahas terkait dugaan mafia lahan di Batam, salah satunya terkait dengan perobohan gedung bersejarah Hotel Purajaya Batam.

Sebagai kesimpulannya, Wakil Ketua Komisi VI Fraksi Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, Komisi VI akan terus mengawal perkembangan kasus mafia lahan yang dialami oleh masyarakat adat Melayu dari sisi kebijakan politis.

“Kita akan kaji yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan BP Batam berdasarkan peraturan perundangan dan peraturan lainnya, oleh karena itu Komisi VI insya Allah akan mengkaji apakah keputusan pencabutan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Nurdin Halid saat RDP di Komisi VI, Selasa (4/2/2025).

Ia pun menambahkan, Komisi VI juga akan memanggil BP Batam serta tujuh perusahaan lainnya yang mengalami hal seperti Rury Afriansyah dan Hotel Purajaya Batam.

“Yang kedua adalah mengevaluasi kebijakan daripada pengelolaan lahan yang dilakukan oleh BP Batam, oleh karena itu Komisi 6 akan mengundang BP Batam untuk mengklarifikasi terhadap persoalan-persoalan ini. Jadi secara politis pasti kami akan perjuangkan,” kata Nurdin.

“Dan juga, ada sudah sampai tujuh perusahaan yang telah menyampaikan kepada pimpinan berkaitan dengan hal-hal yang alokasi lahan yang sudah tumpang tindih. Nanti kami akan panggil BP Batam,” pungkasnya.(*)