Mahasiswa RI di Belanda Meninggal Dunia Saat Dampingi Kunjungan Pejabat, PPI Buka Suara

JAKARTA – Seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda, Muhammad Athaya Helmi Nasution, meninggal dunia saat diduga mendampingi kunjungan pejabat Indonesia ke Wina, Austria, pada Rabu (27/8/2025).

Kabar duka ini pertama kali diumumkan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda (PPI Belanda) melalui akun media sosial resmi mereka pada Senin (8/9/2025).

Dalam keterangannya, PPI Belanda menyebutkan bahwa Athaya meninggal saat bertugas mendampingi kunjungan tertutup yang melibatkan pejabat publik, termasuk dari DPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia, pada 25-27 Agustus 2025 di Wina.

“Almarhum yang saat ini berusia 18 tahun dan baru akan menginjak 19 tahun pada bulan Oktober mendatang meninggal dunia di tengah pengabdiannya sebagai pelajar,” jelas PPI Belanda dalam pernyataan resmi yang diterima pada Senin malam.

Penyebab Kematian Berdasarkan Otopsi

Berdasarkan hasil otopsi forensik, Athaya mengalami suspected seizure yang kemungkinan besar dipicu oleh heat stroke (serangan panas ekstrem). Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya asupan cairan, nutrisi, serta kelelahan. Faktor-faktor tersebut memicu ketidakseimbangan elektrolit (electrolyte imbalances) dan hipoglikemia (kadar gula darah rendah), yang akhirnya menyebabkan stroke.

PPI Belanda menjelaskan bahwa Athaya bertugas sebagai pemandu kegiatan dari pagi hingga malam hari sebelum meninggal dunia pada Rabu (27/8/2025).

PPI Kritik Penyelenggara

PPI Belanda menyampaikan kritik keras terhadap penyelenggara acara (event organizer/EO) dan koordinator liaison officer (LO). Dalam pernyataan resminya, mereka menyebutkan bahwa tidak ada permintaan maaf atau pertanggungjawaban dari pihak EO maupun koordinator LO kepada keluarga almarhum yang datang ke Wina untuk mengurus jenazah.

“Alih-alih mengunjungi tempat penginapan saat almarhum menghembuskan napas terakhir, acara kunjungan kerja terus bergulir. Pihak EO justru sibuk mengurus persiapan acara makan bersama pejabat publik di restoran,” tulis PPI Belanda.

Pihak EO, koordinator LO, dan pejabat publik yang hadir juga disebut tidak berupaya menemui keluarga almarhum. Keluarga juga mengindikasikan adanya upaya penutupan informasi terkait kegiatan yang dipandu Athaya di Wina, termasuk pihak-pihak yang terlibat.

Tuntutan PPI Belanda

Menanggapi kejadian ini, PPI Belanda menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

1. Menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam memfasilitasi kunjungan pejabat publik di luar negeri berpotensi menempatkan mereka dalam situasi berisiko dan tidak aman.
2. Menolak segala bentuk permintaan atau praktik pemfasilitasan perjalanan dinas pejabat publik oleh mahasiswa tanpa kontrak resmi, perlindungan hukum, dan mekanisme yang jelas.
3. Menghimbau mahasiswa Indonesia di Belanda untuk tidak menerima tawaran memfasilitasi perjalanan pejabat publik, terutama melalui jalur pribadi atau jaringan pertemanan.
4. Mendorong pelaporan setiap ajakan pemfasilitasan kepada PPI Belanda melalui media sosial atau pengurus PPI.
5. Menuntut akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban dari pihak EO serta koordinator LO atas peristiwa ini.
6. Menuntut KBRI Den Haag dan KBRI di negara lain untuk menghentikan pelibatan mahasiswa dalam kunjungan pejabat publik tanpa koordinasi resmi dengan PPI, serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi WNI, termasuk pelajar.
7. Mengajak PPI di seluruh dunia untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah keterlibatan mahasiswa dalam praktik serupa demi mencegah korban di masa depan.
8. Mendorong PPI Dunia untuk mempercepat pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pelajar dan membawa rancangan tersebut kepada pemangku kebijakan.